Yangon, 20 Rabi’ul Awwal 1437/1 Januari 2016 (MINA) – Seminar identitas etnik muslim Rohingya yang awalnya direstui pemerintah Myanmar Jumat ini (1/1/2016) batal digelar karena khawatir akan memicu kemarahan publik.
Seperti dilansir Kantor Berita Anadolu, pejabat senior pemerintahan daerah Yangon mengatakan, hal itu diputuskan dalam pertemuan kabinet pada Rabu (30/12/2015). “Kami akhirnya meminta pihak panitia membatalkannya,” katanya secara anonim.
Seminar itu dianggap tidak penting untuk saat ini mengingat pemerintah Myanmar sendiri tidak mau memasukkan kata ‘Rohingya’ dalam kamus politik. Selain itu, pemerintah menganggap Rohingya sebagai imigran ilegal Suku Bengali dari Bangladesh.
Sebelumnya, pemerintah membantah adanya ajuan rencana seminar itu. Dalam surat undangan yang tersebar disebutkan bukti sejarah dan budaya yang diklaim dunia internasional akan didiskusikan untuk menentukan identitas Rohingya di Myanmar.
Baca Juga: DPR AS Keluarkan RUU yang Mengancam Organisasi Pro-Palestina
Berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Rohingya menjadi etnik minoritas paling ditindas di dunia dengan puncak kekerasan terjadi pada 2012. Saat itu, ratusan Rohingya meninggal dan lebih dari 140.000 orang terpaksa mengungsi.
Ribuan Rohingya juga nekad menyeberangi lautan dan terjebak di bawah tangan-tangan pelaku perdagangan manusia. Atas situasi itu, negara-negara Asia Tenggara mendesak pemerintah Myanmar agar memandang serius krisis Rohingya. (T/P020/P2)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Lima Paramedis Tewas oleh Serangan Israel di Lebanon Selatan