Deputi Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Agusdin Subiantoro. (Foto: BNP2TKI)
Pemerintah masih belum akan membuka penempatan TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Timur Tengah.
Pasalnya, pemerintah masih menunggu penyelesaian pendataan TKI overstayer (pelanggar batas izin tinggal) dan proses penyelesaian pengampunan (amnesti) yang diberikan pemerintah Arab Saudi hingga 3 November mendatang.
“Moratorium masih terus berlanjut dan negosiasi perlindungan TKI PLRT terus dilakukan,” ujar Deputi Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Agusdin Subiantoro di Jakarta dalam rilis yang dimuat laman resmi BNP2TKI yang dikutip Mi’raj News Agency (MINA), Kamis (22/8).
Baca Juga: AWG Gelar Bedah Buku Tiga Pembebasan Spektakuler dan Jejak Nur Ikhwan Abadi
Menurut Agusdin, pemerintah saat ini masih melakukan moratorium ke Timur Tengah yaitu ke Arab Saudi, Yordania, Kuwait dan Suriah. Moratorium ini terus dilakukan guna mencari kebijakan perlindungan yang baik dan benar.
Pada saat bersamaan, Moratorium itu juga meningkatkan bargaining atau posisi tawar bagi gaji TKI PLRT yang akan ditempatkan.
“Dari gaji semula 800 Riyal (2,3 juta Rupiah) kini kita meminta dari 1200-1800 Riyal (sekitar 3,5-4,4 juta Rupiah) per bulannya,” ujar Agusdin.
Adapun untuk Malaysia, kata Agusdin pemerintah akan tetap mengirim TKI PLRT dan belum berniat membuat memoratorium atau menunda pengiriman ke Malaysia. “Karena persyaratan sangat ketat sudah ada dalam MoU (antara Malaysia dan Indonesia) dan perjanjian kerja,” katanya.
Baca Juga: Indonesia Resmi Teken Perjanjian Dagang dengan Uni Eropa, 90,4 Persen Pos Tarif Bebas Bea Masuk
Dia juga mengatakan, tanpa moratorium, penempatan pekerja Indonesia di sektor rumah tangga sudah menurun tajam. MoU dan surat perjanjian tersebut sudah memuat syarat PRT. Di sisi lain, juga memuat hak-hak buruh migran dan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia dan Malaysia.
Termasuk terus memonitor perkembangan kebijakan pengiriman pekerja penata laksana rumah tangga dari Indonesia ke Malaysia agar pelaksanaanya sesuai dengan kesepakatan bersama kedua negara.
Pemerintah telah membuat spesifikasi jabatan pada penempatan TKI PLRT ke Malaysia. Ada empat jabatan yang diatur yaitu memasak, merawat orangtua, menjaga anak, dan membersihkan kebun.
Diakui Agusdin, akibat pemisahan jabatan PRT ini, pihak Malaysia keberatan khususnya bagi keluarga Malaysia yang menengah ke bawah. Sebagai gantinya, mereka kini menitipkan anak-anak mereka kepada tempat penitipan anak yang kini menjamur dan dikelola oleh para tenaga Malaysia.
Baca Juga: Indonesia Kembali Duduki Kursi Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional
“Pelanggaran di Malaysia agak menurun dengan adanya pengetatan yang dilakukan pemerintah,” tandasnya.
Agusdin menambahkan, saat ini pemerintah terlalu disibukkan oleh persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh TKI PLRT utamanya dari Timteng.
Pertama, negara penempatan belum memiliki UU atau aturan yang memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga. “Kita terbentur dan kita terus mendorong agar negara penempatan itu mau ber-MoU atau membuat perjanjian antar negara yang hingga kini belum direspon dengan optimal,” tegasnya.
Akhirnya, akibat tindak ada respon positif, pemerintah berfikir untuk istirahat melalui Moratorium sekaligus bernegoisasi terkait perlindungan TKI PLRT. Hak-hak TKI itu berupa mendapat pekerjan, istirahat satu hari dalam satu pekan, hak berkomunikasi, hingga pengaturan gaji ditransfer melalui perbankan.
Baca Juga: Wamenlu Anis Matta: Perjuangan Palestina Kini Pertarungan Kemanusiaan Melawan Antikemanusiaan
“Kalaupun tidak diberikan hak libur kita meminta agar hak itu digantikan dengan uang lembur,” tambahnya.
Agusdin menambahkan, Arab Saudi sudah merespon dengan bagus soal perlindugan TKI PRT. Sayangnya, dengan Arab Saudi faktualnya belum ada penandatangan MoU. (T/P02/R2).
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Jurnalis Gaza Jadi Target Zionis Israel, Ini Kata Wartawan Senior Desi Fitriani
















Mina Indonesia
Mina Arabic