Ankara, 25 Jumadil Awwal 1435/26 Maret 2014 (MINA) – Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoglu mengecam pengadilan Mesir yang telah menghukum 529 anti-kudeta Mesir , termasuk para pemimpin dan anggota Ikhwanul Muslimin, sampai mati.“Keputusan ini menunjukkan konsekuensi dari kudeta militer di Mesir,” katanya. “Ini menunjukkan bagaimana otoritas kudeta di Mesir menentang demokrasi dan jauh dari hak.” Demikian Kantor Berita Anadolu yang dikutip Miraj Islamic News Agency (MINA), Rabu.Davutoglu menambahkan peristiwa itu merupakan kondisi Mesir yang sangat menyedihkan.
Sementara itu, Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam keputusan tersebut dan mengkritik Barat karena diam atas hukumanan tersebut.
Mengatasi demo di ibukota Turki Ankara, Erdogan mengatakan, “Mereka yang menyebut saya ‘diktator’ harus melihat Mesir. Mereka telah menjatuhi hukuman 529 anggota Ikhwanul Muslimin sampai mati.”
Dia menambahkan, hukuman mati tidak sesuai dengan undang-undang hak asasi manusia Uni dan aturan Eropa.
Pengadilan Mesir menjatuhkan hukuman mati pada Senin (24/3) terhadap 529 pendukung Ikhwanul Muslimin atas tuduhan membunuh wakil komandan kantor polisi Matay di kegubernuran Minya selama kerusuhan pasca kudeta Agustus lalu.
Pengadilan membebaskan 16 terdakwa lain dalam keputusan tersebut.
Keputusan tersebut juga dikeluarkan tanpa mendengarkan argument pihak pembela, dimana ini merupakan vonis hukuman mati terbesar dalam sejarah Mesir.
Media tersebut melaporkan, berkas keberatan dari pihak terdakwa akan diajukan untuk ditinjau oleh kantor grand mufti, otoritas resmi negara yang mengeluarkan fatwa seputar agama, karena hukum di Mesir menetapkan bahwa semua hukuman mati mesti ditinjau oleh mufti untuk disahkan.
Pada 14 Agustus, pasukan keamanan Mesir melakukan pembubaran paksa di dua lokasi protes tempat pendukung Muhamad Mursi melakukan aksi duduk damai menentang pemerintah. Ratusan meninggal menurut versi pemerintah, sedangkan menurut Ikhwanul Muslimin ribuan, dalam aksi pembubaran paksa yang melibatkan para penembak jitu yang menargetkan demonstran sehingga menjadi tragedi berdarah Mesir yang hingga kini dielukan warga.
Sejak aksi berdarah di Rab’ah Adawiyah dan Nahda Square itu, Mesir semakin bergejolak oleh gelombang protes yang terus berlangsung hingga hari ini, di mana pencitraan pemerintah yang seolah kembali ke rezim militer ramai diperbincangkan di media-media.
Sejak aksi itu pula, aksi perusakan bangunan-bangunan pemerintah termasuk kantor polisi menjadi semakin ramai terjadi di Mesir. Pemerintah menyalahkan pihak anti-kudeta berada dibalik kekacauan itu sedangkan pendukung Mursi membantah tuduhan itu dengan mengatakan “preman” yang sudah diatur untuk mengadu domba berada dibalik insiden berdarah yang salah satunya membuat komandan polisi Mustafa Al-Attar meninggal.(T/P08/EO2)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
















Mina Indonesia
Mina Arabic