Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

PAKAR PBB: ROHINGYA SEMAKIN MEMBURUK

- Selasa, 8 April 2014 - 16:27 WIB

Selasa, 8 April 2014 - 16:27 WIB

1 Views ㅤ

Rakhine, 8 Jumadil Akhir 1435/8 April 2014 (MINA) – Seorang  pakar independen PBB menyerukan tanda bahaya atas situasi hak asasi manusia yang semakin memburuk di negara bagian Rakhine-Myanmar menyusul evakuasi petugas kemanusiaan setelah serangan terhadap mereka baru-baru ini.
 
“Perkembangan terakhir di negara bagian Rakhine merupakan diskriminasi dan sejarah penganiayaan panjang terhadap komunitas Rohingya yang merupakan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata Pelapor Khusus Hak Asasi Manusia di Myanmar, Tomás Ojea Quintana di Rakhine, Selasa.
 itusi
Dia memperingatkan,evakuasi petugas kemanusiaan, menyusul serangan terhadap institusi-institusi PBB dan organisasi non-pemerintah (LSM) lokal di ibukota negara bagian, Sittwe, hanya akan meningkatkan kerentanan masyarakat itu. Demikian yang diberitakan oleh Kantor Berita RNA yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA). 
 
“Para petugas yang berada di negara bagian Rakhine memberikan bantuan dan menyelamatkan nyawa, termasuk pelayanan kesehatan, penyediaan air dan makanan untuk pengungsi untuk desa-desa terpencil, dan masyarakat lain yang terkena dampak,” katanya. “Penarikan petugas ini akan memiliki dampak buruk bagi mereka yang tidak mendapatkan hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup.”
 
Dia memperingatkan bahwa ketersediaan air bisa mencapai tingkat kritis dalam waktu seminggu di beberapa kamp pengungsian, khususnya di Pauktaw sehingga dikhawatirkan berdampak berat bagi kondisi kesehatan 140.000 etnis Rohingya yang masih berada di kamp-kamp tersebut di Rakhine dan 700.000 orang yang rentan di luar kamp.
 
Ojea Quintana mencatat komitmen Pemerintah pekan lalu untuk menjamin keamanan dan perlindungan personil PBB dan LSM, dan menggarisbawahi kebutuhan untuk mengembalikan semua staf kemanusiaan sehingga pekerjaan menyelamatkan jiwa mereka dapat dilanjutkan untuk menolong semua komunitas.
 
Sebelumnya, Utusan  Khusus PBB telah melaporkan kepada Dewan HAM PBB pada Maret lalu dengan mempertimbangkan informasi dan tuduhan yang ia terima selama enam tahun, mengatakan kejahatan terhadap kemanusiaan telah terjadi di Rakhine.
 
Dia juga menyatakan keprihatinan tentang sensus yang sedang berlangsung di Myanmar. “Keputusan Pemerintah terhadap identifikasi diri dari Rohingya untuk sensus tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional,” tegasnya.
Identifikasi diri untuk Rohingya menjadi penyebab beberapa protes di masa lalu di Rakhine yang melahirkan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran yang terjadi belum dipertanggungjawabkan. 
 
“Sensus yang berlangsung beresiko mengulang kejadian yang sama sebelumnya pada 30 tahun yang lalu,” kata ahli.
 
Dia berkomentar tentang pelarangan penyebutan “Rohingya” dalam sebuah situs merupakan pelanggaran hak asasi manusia.
 
Selama misi terakhirnya ke negara itu pada Februari lalu, Ojea Quintana mendengar dari berbagai kelompok etnis bahwa  kategori etnis termasuk dalam sensus tidak mencerminkan identifikasi etnis mereka.
 
“Hal itu tidak hanya di negara bagian Rakhine yang mengatakan keberatan dengan kategori etnis yang ada pada sensus,” katanya. “Ini menjadi jelas selama diskusi saya dengan masyarakat di negara bagian Kachin bahwa Pemerintah telah mendekati sensus tanpa konsultasi dengan semua masyarakat yang terkena dampak.”
 
Siaran pers mencatat bahwa Ojea Quintana berbagi pandangan mengenai sensus dan pemanggilan kembali semua staf kemanusiaan. Dan beberapa orang dalam siaran pers itu juga ikut berpartisipasi mengeluarkan pandangannya diantaranya Pelapor Khusus mengenai hak asasi manusia para pengungsi internal diketuai oleh Chaloka Beyani; Pelapor Khusus tentang isu-isu minoritas oleh Rita Izsak; dan Pelapor Khusus mengenai hak setiap orang untuk menikmati kesehatan fisik dan mental diketuai oleh Anand Grover.
 
Sementara, Pelapor Khusus tentang hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat oleh Maina Kiai, dan Pelapor Khusus mengenai bentuk-bentuk kontemporer rasisme, diskriminasi rasial, xenophobia dan intoleransi yang terkait, diketuai oleh Mutuma Ruteere, juga berbagi pandangannya.
 
Ahli independen atau pelapor khusus ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia yang berbasis di Jenewa untuk memeriksa dan melaporkan kembali situasi negara itu dan tema hak asasi manusia secara spesifik.(T/P08/EO2)
 
 
 
Mi’raj Islamic News Agency (MINA) 

Rekomendasi untuk Anda