Dari Balfour hingga Gaza: Ketika Sekutu Lama Mulai Berjarak

Oleh Imaam Yakhsyallah Mansur, Pembina Aqsa Working Group (AWG)

HUBUNGAN Inggris dan Israel sedang memasuki fase yang menarik perhatian. Dua negara yang selama puluhan tahun dikenal memiliki hubungan erat kini justru memperlihatkan sejumlah perbedaan sikap yang semakin terbuka, terutama dalam menyikapi kebijakan Israel di wilayah Palestina.

Ketegangan itu tidak muncul dalam ruang hampa. Perubahan opini publik internasional terhadap konflik Palestina-Israel, meningkatnya kritik terhadap kebijakan permukiman Israel di Tepi Barat, serta tekanan dari berbagai kelompok masyarakat sipil ikut membentuk arah baru kebijakan Inggris.

Perubahan tersebut terasa semakin kontras jika dibandingkan dengan posisi Inggris lebih dari satu abad lalu. Pada 1917, melalui Deklarasi Balfour, Inggris memberikan dukungan terhadap pembentukan national home for the Jewish people di Palestina. Kini, Inggris justru telah mengambil langkah politik yang semakin menunjukkan pengakuan terhadap hak-hak rakyat Palestina.

Perjalanan sejarah itu menunjukkan satu hal penting: dalam politik internasional, hubungan yang terlihat kokoh tidak selalu bertahan selamanya. Kepentingan dapat berubah, opini publik dapat bergeser, dan sebuah aliansi dapat mengalami keretakan ketika masing-masing pihak mulai melihat persoalan dari kepentingannya sendiri.

Opini Dunia Berubah Setelah Tragedi 7 Oktober 2023

Peristiwa 7 Oktober 2023 menjadi salah satu titik balik penting dalam perubahan persepsi masyarakat internasional terhadap konflik Palestina-Israel. Dunia sebenarnya telah menyaksikan konflik tersebut selama puluhan tahun, tetapi skala kehancuran dan penderitaan warga Gaza yang ditampilkan secara terus-menerus membuat perhatian global semakin besar.

Perubahan opini itu tercermin dalam survei Pew Research Center pada 2026 terhadap 36 negara. Secara keseluruhan, 67 persen responden memiliki pandangan negatif terhadap Israel. Di Inggris, angkanya mencapai 69 persen, meningkat dari 61 persen pada 2025. Sementara di Amerika Serikat, pandangan negatif terhadap Israel mencapai 60 persen, naik dari 53 persen pada tahun sebelumnya.

Perubahan persepsi juga muncul di lingkungan akademik. Sejumlah akademisi yang sebelumnya berhati-hati dalam menggunakan istilah genosida kemudian mulai mengambil posisi yang lebih tegas setelah melihat perkembangan perang dan kondisi kemanusiaan di Gaza.

Perubahan tersebut tidak semata-mata lahir dari propaganda satu pihak. Gambaran kehancuran Gaza, laporan lembaga kemanusiaan, investigasi media, kesaksian tenaga medis, kajian akademik dan proses hukum internasional membuat penderitaan warga sipil Palestina semakin sulit diabaikan.

Dinamika serupa terlihat dalam forum diplomatik internasional. Pada Mei 2024, Majelis Umum PBB memberikan suara 143 mendukung peningkatan hak partisipasi Palestina di PBB, sementara sembilan negara menolak. Angka tersebut menjadi salah satu indikator meluasnya dukungan internasional terhadap posisi Palestina.

Mengapa Inggris dan Israel Semakin Tegang?

Salah satu sumber ketegangan adalah persoalan permukiman Israel di wilayah Palestina. Inggris memandang pembangunan dan perluasan permukiman tersebut sebagai hambatan serius bagi kemungkinan terwujudnya solusi dua negara.

Pada Juni 2026, Inggris bersama sejumlah negara Eropa dan Amerika menjatuhkan sanksi ekonomi dan pembatasan terkait jaringan yang dikaitkan dengan kekerasan serta ekspansi permukiman Israel di Tepi Barat.

Langkah tersebut memperlihatkan bahwa kritik London terhadap kebijakan Israel tidak lagi berhenti pada pernyataan diplomatik, tetapi mulai diterjemahkan menjadi kebijakan konkret.

Perselisihan kemudian semakin terbuka. Pada awal September 2026, Israel memberikan waktu 30 hari kepada Inggris untuk menutup konsulatnya di Yerusalem Timur sebagai respons terhadap kebijakan Inggris. Israel juga melarang sejumlah politisi Inggris memasuki wilayahnya dan menghentikan kerja sama di sejumlah sektor.

Persoalan lain yang ikut menyeret kedua negara ke dalam ketegangan adalah isu Kepulauan Falkland atau Malvinas. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menyerukan agar Israel mengakui klaim Argentina atas Malvinas.

Perkembangan tersebut memperlihatkan betapa hubungan diplomatik dapat berubah ketika kepentingan politik masing-masing negara tidak lagi berada pada garis yang sama.

Romantisme Balfour yang Mulai Terkoyak

Untuk memahami perubahan hubungan Inggris-Israel hari ini, sejarah tidak bisa begitu saja dilepaskan.

Pada 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour mengeluarkan deklarasi yang menyatakan dukungan pemerintah Inggris terhadap pembentukan national home for the Jewish people di Palestina.

Namun, deklarasi tersebut juga memuat pernyataan bahwa tidak boleh dilakukan sesuatu yang merugikan hak-hak sipil dan keagamaan komunitas non-Yahudi yang telah hidup di Palestina.

Sejarah kemudian berkembang dengan jalan yang jauh lebih kompleks. Masyarakat Palestina mengalami pengusiran, kehilangan tanah, kekerasan dan konflik berkepanjangan yang berpuncak pada Nakba 1948 dan terus berlanjut hingga hari ini.

Karena itu, perubahan sikap Inggris terhadap Palestina memiliki dimensi sejarah yang menarik. Negara yang lebih dari satu abad lalu memainkan peran penting dalam membuka jalan bagi pembentukan national home Yahudi di Palestina, kini justru mengambil langkah diplomatik yang semakin menunjukkan pengakuan terhadap hak politik rakyat Palestina.

Pada 21 September 2025, Inggris secara resmi mengakui Negara Palestina bersama Australia dan Kanada. Pemerintah Inggris menyatakan bahwa langkah tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan solusi dua negara dan membuka jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan.

Apakah ini berarti Inggris sedang “membayar utang sejarah”? Secara formal, pemerintah Inggris tentu tidak menggunakan istilah tersebut. Namun secara moral-politik, perubahan tersebut dapat dibaca sebagai upaya untuk mengoreksi sebagian konsekuensi sejarah yang pernah dibentuk oleh kebijakan Inggris sendiri.

Ketika Sejarah Bertemu dengan Pesan Al-Qur’an

Perubahan hubungan Inggris dan Israel membawa kita pada sebuah pertanyaan yang lebih luas: mengapa sebuah kelompok atau bahkan sebuah negara yang tampak memiliki kepentingan bersama dapat mengalami keretakan ketika kepentingan mereka mulai berbeda?

Pertanyaan semacam ini sebenarnya bukan sesuatu yang asing dalam perspektif Al-Qur’an. Jauh sebelum dinamika politik modern berkembang, Al-Qur’an telah menggambarkan bagaimana sebuah kelompok dapat terlihat bersatu secara lahiriah, tetapi sesungguhnya menyimpan perbedaan kepentingan di dalamnya.

Allah berfirman:

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍۢ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ

“Mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau dari balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah-belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti.”
(QS. Al-Hasyr [59]: 14)
Baca Juga: Nahkoda Baru PBNU: Akankah Gus Kikin dan Cak Imin Bersatu?

Dalam penjelasan Ibnu Katsir, ayat tersebut pada konteks awalnya berkaitan dengan Yahudi Bani Nadhir dan kaum munafik di Madinah. Mereka tampak membangun kerja sama menghadapi kaum Muslimin, tetapi persatuan tersebut tidak sepenuhnya berdiri di atas kesamaan hati dan tujuan.

Ungkapan “وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ” atau “hati mereka terpecah-belah” menggambarkan kondisi ketika persatuan yang terlihat dari luar tidak selalu mencerminkan kesatuan kepentingan di dalamnya.

Konteks sejarah ayat tentu berbeda dengan hubungan internasional pada masa sekarang. Karena itu, ayat tersebut tidak tepat digunakan untuk menyamakan begitu saja Inggris dan Israel dengan kelompok yang disebutkan dalam Al-Qur’an.

Namun, ada pelajaran yang lebih universal yang dapat direnungkan: hubungan yang dibangun terutama atas kepentingan dapat berubah ketika kepentingan itu tidak lagi menemukan titik temu.

Dalam politik internasional, hal tersebut merupakan sesuatu yang biasa terjadi. Negara tidak memiliki pertemanan yang bersifat permanen; yang lebih permanen adalah kepentingan nasionalnya. Ketika kepentingan berubah, kebijakan luar negeri pun dapat berubah.

Dari perspektif inilah perubahan hubungan Inggris-Israel menjadi menarik untuk dibaca. Aliansi yang selama ini terlihat kuat ternyata tetap dapat mengalami ketegangan ketika tekanan politik, opini publik, pertimbangan hukum internasional dan kepentingan strategis mulai bergerak ke arah berbeda.

Al-Qur’an kemudian mengingatkan agar manusia tidak sekadar melihat apa yang tampak di permukaan, tetapi mampu membaca pelajaran di balik sebuah peristiwa.

Wajah Baru Masyarakat Inggris

Perubahan hubungan Inggris-Israel juga tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial di dalam Inggris sendiri.

Data Sensus 2021 menunjukkan sekitar 3,9 juta penduduk Inggris dan Wales mengidentifikasi diri sebagai Muslim, atau sekitar 6,5 persen populasi. Angka tersebut meningkat dibandingkan sekitar 2,7 juta atau 4,9 persen pada 2011.

Muslim Inggris juga semakin hadir dalam berbagai ruang kehidupan publik, mulai dari pendidikan, kedokteran, bisnis, sains, media, hukum hingga politik.

Sadiq Khan, misalnya, menjadi salah satu figur Muslim yang paling dikenal dalam politik Inggris setelah menjabat sebagai Walikota London.

Namun, perubahan sikap Inggris terhadap Palestina tentu tidak tepat jika hanya dijelaskan melalui faktor komunitas Muslim. Ada banyak faktor lain yang ikut memengaruhinya, termasuk perubahan opini publik, gerakan masyarakat sipil, generasi muda, pertimbangan hukum internasional, kepentingan geopolitik dan perubahan kebijakan politik dalam negeri Inggris.

Dengan demikian, dukungan terhadap Palestina di Inggris semakin dapat dilihat sebagai bagian dari kesadaran masyarakat yang lebih luas bahwa penderitaan rakyat Palestina merupakan persoalan kemanusiaan yang melampaui batas agama, ras maupun kepentingan politik.

Aliansi Tidak Selalu Abadi

Robohnya sebagian fondasi hubungan Inggris-Israel menunjukkan bahwa tidak ada aliansi politik yang sepenuhnya kebal terhadap perubahan zaman.

Hubungan yang dahulu sangat erat dapat mengalami keretakan ketika kepentingan berubah, opini publik bergeser dan realitas geopolitik memaksa setiap negara menghitung ulang posisinya.

Dari Balfour hingga Gaza, Inggris kini berada dalam babak sejarah yang berbeda. Negara yang lebih dari satu abad lalu ikut membuka jalan bagi pembentukan national home Yahudi di Palestina, kini mengambil sejumlah langkah yang semakin menunjukkan pengakuan terhadap hak rakyat Palestina.

Pada akhirnya, sejarah bukan sekadar kumpulan peristiwa masa lalu. Ia juga menjadi cermin untuk memahami bagaimana kekuasaan, kepentingan, hubungan antarnegara dan perubahan masyarakat bekerja.

Dan ketika sebuah hubungan yang selama ini terlihat kokoh mulai retak, barangkali pelajaran terpentingnya bukan sekadar siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan bagaimana kepentingan, keadilan dan perubahan zaman pada akhirnya mampu mengubah arah sejarah. []

Mi’raj News Agency (MINA)