Jakarta, MINA – Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar Pilpres 2024.
Sidang pembacaan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut dibacakan langsung oleh Ketua MK Suhartoyo pada Selasa malam (6/10), di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
“Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Suhartoyo.
MK menyatakan perkara tersebut diajukan oleh pihak yang bukan merupakan peserta Pilpres 2024. Untuk itu, para pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
Baca Juga: Berawal dari Doa, Jejak Nur Ikhwan Abadi di Bumi Gaza
“Para pemohon dan pihak terkait tidak memiliki kedudukan hukum,” kata Suhartoyo.
Dengan dikeluarkannya putusan ini, permohonan untuk mendiskualifikasi atau membatalkan pelantikan Gibran selaku Wakil Presiden resmi ditolak oleh MK
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 ke MK pada 10 September 2026. Kemudian sidang perdana digelar pada 21 September 2026.
Sementara pihak termohon ialah KPU RI, dan pihak terkait ialah Bawaslu RI serta Perkumpulan Militan Gibran 08 Nusantara. []
Baca Juga: AWG Gelar Bedah Buku Tiga Pembebasan Spektakuler dan Jejak Nur Ikhwan Abadi
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Indonesia Resmi Teken Perjanjian Dagang dengan Uni Eropa, 90,4 Persen Pos Tarif Bebas Bea Masuk
















Mina Indonesia
Mina Arabic