Jakarta, MINA – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11). Surat itu diterima Ketua MPR Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Muzani mengatakan Gibran menyampaikan bahwa surat serupa telah lebih dulu diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Gibran meminta MPR segera memproses surat tersebut, dan Muzani menyebut pimpinan MPR akan segera menggelar rapat pimpinan. Menurut Muzani, Gibran tidak menjelaskan alasan pengunduran dirinya.
Berdasarkan pantauan MINA, Gibran tiba di Gedung Nusantara III pada pukul 11.16 WIB dengan membawa map putih. Ia langsung menuju ruang Ketua MPR di lantai 7 dan diterima Muzani bersama sejumlah Wakil Ketua MPR.
Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit, dan Gibran meninggalkan gedung tanpa memberi keterangan kepada wartawan. Sebelumnya, Gibran bertemu Prabowo di Istana selama sekitar 30 menit.
Baca Juga: Buruh Usul Upah Minimum Provinsi Jakarta 2027 Rp6,21 Juta
Pengunduran diri ini terjadi di tengah polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran. Mahkamah Agung (MA) dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat keterangan bernomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dan memerintahkan pencabutannya.
Salinan lengkap putusan diunggah MA pada Selasa (10/11). MA menilai tidak ada bukti ijazah luar negeri yang dapat disetarakan dengan jenjang SMA.
Dalam pertimbangannya, MA juga merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 5 Oktober 2026. MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, tetapi menyebut tidak menemukan bukti ijazah atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan.
Pada Selasa (10/11), Gibran masih menyatakan opsi menempuh jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK).
Baca Juga: Pemerintah Tetapkan Batas Penentuan Upah Minimum 2027
Pada hari yang sama, 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait status Gibran sebagai wakil presiden.
Setelah surat diterima, MPR akan menggelar sidang paripurna untuk menyatakan kekosongan jabatan wakil presiden sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU MD3.
Presiden kemudian mengusulkan dua calon wakil presiden, yang berkasnya diperiksa panitia khusus MPR sebelum dipilih dalam pemungutan suara oleh anggota MPR. Muzani menegaskan MPR memiliki waktu paling lama 60 hari sejak pengunduran diri untuk mendapatkan wakil presiden definitif. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: UU Perampasan Aset Bisa Sasar Harta Bandar Judi Online hingga Pelaku Penipuan Travel Umrah
















Mina Indonesia
Mina Arabic