Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Atur Perampasan Harta Hasil Kejahatan Tanpa Putusan Pidana

Widi Kusnadi Editor : Ali Farkhan Tsani - Kamis, 19 November 2026 - 12:12 WIB

Kamis, 19 November 2026 - 12:12 WIB

24 Views ㅤ

Rapat paripurna DPR RI (foto: Fpik)

Jakarta, MINA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Ia dua kali menanyakan persetujuan kepada seluruh fraksi dan anggota dewan yang hadir, dan keduanya dijawab “setuju” sebelum palu pengesahan diketuk.

Pengesahan ini menindaklanjuti kesepakatan tingkat I antara Komisi III DPR dan pemerintah pada Rabu (18/11/2026). Dalam pembahasannya, panitia kerja membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM).

Rinciannya 160 DIM tetap, 135 redaksional, 40 substansi, 44 dihapus, dan 18 substansi baru, sebagaimana dipaparkan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

Baca Juga: Buruh Usul Upah Minimum Provinsi Jakarta 2027 Rp6,21 Juta

Komisi III juga menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) sejak September 2025 untuk menyerap masukan masyarakat, pakar, akademisi, dan organisasi.

Menurut Habiburokhman, UU ini memuat 10 pokok pengaturan. Salah satunya perampasan aset tanpa putusan pidana (non-conviction based asset forfeiture) dalam kondisi tertentu, dengan tahapan penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pemeriksaan dan putusan pengadilan. Perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.

Regulasi ini juga mengatur perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, pengembalian aset kepada korban, serta pengelolaan aset yang profesional dan akuntabel. Pengelolaan dan perampasan aset diawasi badan independen, dengan pemanfaatan sistem informasi untuk pencatatan dan pengawasan.

Cakupan UU tidak terbatas pada korupsi, tetapi juga mencakup penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong.

Baca Juga: Pemerintah Tetapkan Batas Penentuan Upah Minimum 2027

Gagasan perampasan aset telah disuarakan pegiat antikorupsi sejak sekitar 23 tahun lalu, dan pembahasannya di DPR disebut berlangsung selama 18 tahun. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: UU Perampasan Aset Bisa Sasar Harta Bandar Judi Online hingga Pelaku Penipuan Travel Umrah

Rekomendasi untuk Anda