
Seorang anak Palestina di gelombang pakaian adat bendera Palestina selama reli di kota Ramallah, Tepi Barat November 29, 2012.
Accra, MINA – Pemerintah Ghana, pada Jumat (8/12), menjauhkan diri dari ucapan Ketua Parlemen Aaron Mike Oquaye mengenai isu kontroversial Al-Quds (Yerusalem) sebagai ibu kota Israel.
Oquaye membuat marah Pemerintah Ghana karena mengatakan kepada saluran i24News Israel bahwa “apapun yang diinginkan Israel, kita di Ghana akan melakukannya”. Demikian Anadolu Agency melaporkan dikutip MINA.
Kementerian Luar Negeri Ghana segera mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa komentar Oquaye merupakan “pandangan pribadinya yang (dia) tidak berhak”.
“Ghana selalu mendukung posisi konflik Palestina-Israel harus diselesaikan secara damai antara para fihak itu sendiri dan semua pemangku kepentingan yang terlibat,” kata kementerian tersebut.
Baca Juga: PM Spanyol: Eropa Gagal Hentikan Genosida Israel di Gaza
Dikatakan “penentuan status akhir Al-Quds tidak boleh berprasangka oleh pihak manapun”.
Selsih pendapat di Ghana tersebut terjadi setelah keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu (6/12), untuk mengakui Al-Quds sebagai ibu kota Israel dan pengumuman rencana untuk memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke kota yang diperebutkan tersebut.
Ghana sangat berperan dalam pembentukan Uni Afrika dan termasuk di antara banyak negara yang menginginkan penyelesaian konflik Palestina-Israel yang adil dan komprehensif.
Pemerintah Ghana meminta semua fihak untuk mengetahui sensitivitas dari masalah ini.
Baca Juga: Ratusan Anggota Parlemen Dunia Serukan Akses Kemanusiaan ke Gaza dan Perlindungan Armada Sumud
Ketua Parlemen Ghana ditunjuk oleh presiden dan merupakan orang ketiga yang paling penting dan berkuasa di negara tersebut. (T/R03/RS3-P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Mantan PM Skotlandia Kirim Pesan ke Netanyahu: Setiap Diktator akan Diminta Pertanggungjawaban