Ramallah, MINA – Presiden Mahmoud Abbas menegaskan, dia akan membuat keputusan penting pada tahun 2018 untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas pelanggaran berat dan sistematisnya terhadap hukum internasional.
Pernyataan Abbas itu disampaikan pada hari Senin (1/1), sebagai tanggapan atas keputusan Likud, partai penguasa Israel, yang berniat mencaplok Tepi Barat yang diduduki.
Menurut Abbas langkah Partai Likud itu merupakan hasil dari dukungan Amerika Serikat (AS) terhadap Israel.
“Kami akan membuat keputusan penting selama tahun 2018, termasuk mengenai tempat-tempat legal, untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas pelanggaran hukum dan pelanggarannya yang sistematis dan meninjau kembali kesepakatan yang ditandatangani dengan Israel,” kata Abbasdalam sebuah pernyataan pers yang dilaporkan WAFA dan dikutip MINA.
Baca Juga: Tentara Israel Cemas Jumlah Kematian Prajurit Brigade Golani Terus Meningkat
Abbas menambahkan, keputusan tersebut adalah bagian dari rencana Israel untuk menghapus hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina.
Untuk itu Abbas meminta masyarakat internasional melihat tujuan Israel yang selalu merampas hak-hak Palestina.
“Kami berharap bahwa pemungutan suara ini berfungsi sebagai pengingat bagi masyarakat internasional bahwa pemerintah Israel, dengan dukungan penuh dari pemerintah AS, tidak tertarik pada perdamaian yang adil dan abadi. Melainkan tujuan utamanya adalah memperkuat rezim Apartheid di seluruh Palestina yang bersejarah,” kata Abbas.
Dia menegaska pula bahwa upaya Israel untuk merusak peluang perdamaian akan dihadapi dengan tekad dan keteguhan.
Baca Juga: Anakku Harap Roket Datang Membawanya ke Bulan, tapi Roket Justru Mencabiknya
“Tidak ada orang di dunia ini yang mau hidup sebagai budak dan orang-orang Palestina tidak akan sudi untuk dijadikan budak,” tandas Abbas. (T/B05/RI-1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Tim Medis MER-C Banyak Tangani Korban Genosida di RS Al-Shifa Gaza