Amankan Akses Negosiasi Kurangi Penderitaan Krisis Kemanusiaan

menlu.jpeg" alt="" width="1021" height="551" /> Menlu Retno dalam Konferensi Regional Akses dan Negosiasi Kemanusiaan. (Foto: Kemenlu)

Jakarta, MINA – Mengamankan akses melalui negosiasi kemanusiaan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam upaya bersama mengurangi penderitaan masyarakat terdampak krisis kemanusiaan.

Hal tersebut dikatakan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI), Retno L. P. Marsudi dalam Konferensi Regional Akses dan Negosiasi Kemanusiaan di Jakarta, Kamis (8/3).

Sejalan dengan momentum Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret, Menlu Retno menegaskan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dalam situasi krisis.

“Krisis kemanusiaan seringkali memberikan dampak paling besar bagi perempuan, untuk itu perlindungan perempuan dalam krisis, terutama konflik, harus menjadi salah satu prioritas upaya penyelenggaraan bantuan kemanusiaan,” kata Retno dalam laman Kemenlu yang dikutip MINA.

Selain itu, ujar Menlu, perlu dikedepankan aspek pemberdayaan perempuan dalam mendukung upaya penanganan dan pencarian solusi terhadap krisis kemanusiaan.

Menlu Retno menekankan pentingnya forum mengangkat isu perlindungan keamanan aktor-aktor kemanusiaan di wilayah terdampak krisis. Hal ini dipandang penting, antara lain untuk memastikan terselenggaranya bantuan kemanusiaan yang tepat sasaran, serta memastikan keselamatan aktor penyelenggara bantuan kemanusiaan yang seringkali menghadapi ancaman.

Ada lima hal yang harus dikedepankan dalam menyampaikan bantuan kemanusiaan menurut Menlu Retno. Pertama, kecepatan pembukaan akses bagi penyaluran bantuan kemanusiaan. Kedua, fleksibilitas aktor kemanusiaan dalam penyaluran bantuan kemanusiaan. Ketiga, penghormatan dan implementasi prinsip-prinsip kemanusiaan.

Selanjutnya, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan masyarakat terkena dampak. Dan terakhir, pelibatan elemen masyarakat, baik di tingkat internasional maupun masyarakat terkena dampak, dalam upaya penyelenggaraan bantuan kemanusiaan.

Mewakili ICRC, Direktur Operasi Komite Internasional Palang Merah, Boris Michel dalam sambutan pembukanya menyampaikan, akses bagi penyaluran bantuan kemanusiaan seringkali menghadapi tantangan, baik akibat kondisi di lingkungan krisis ataupun aktor-aktor berkepentingan di lingkungan krisis, terutama dalam situasi konflik.

Dalam hal ini, peran aktor kemanusiaan untuk melaksanakan negosiasi menjadi elemen penting dalam mendukung dan melindungi penyelenggaraan bantuan kemanusiaan dan perlindungan.

Regional Conference on Humanitarian Access and Negotiation in Asia merupakan konferensi multi-stakeholders yang diselenggarakan Perwakilan Komite Internasional Palang Merah di Indonesia, bekerja sama dengan Humanitarian Forum Indonesia (HFI), Centre of Competence on Humanitarian Negotiation, dan Universitas Paramadina.

Tujuan penyelenggaraan adalah sebagai sarana dialog bagi aktor-aktor kemanusiaan dalam membahas tantangan dan pengalaman terbaik (best practices) terkait akses bagi bantuan kemanusiaan. Pertemuan dilaksanakan dengan menghadirkan lebih dari seratus perwakilan pemerintah, aparatur negara, dan praktisi serta penggiat kemanusiaan di negara-negara di Kawasan Asia. (R/R09/RS1)

Mi’raj News Agency (MINA)