Annisa Theresia: Board of Peace adalah Perdamaian Versi Penjajah

Jakarta, MINA – Influencer sekaligus aktivis kemanusiaan Annisa Theresia menegaskan penolakannya terhadap rencana keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang dinilai berpotensi melegitimasi penjajahan atas Gaza dan mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan Annisa Theresia dalam Webinar Aqsa Working Group (AWG) bertajuk “Board of Peace dan Dilema Indonesia Antara Realitas Dunia dan Janji Setia untuk Palestina” yang digelar pada Ahad (1/2) malam dan disiarkan melalui kanal YouTube Aqsa Working Group.

Menurutnya, pihak-pihak yang mendorong konsep BoP merupakan kelompok dengan agenda neokapitalis dan neoimperialis, yang bertujuan menguasai tanah Palestina atas nama perdamaian versi mereka sendiri tanpa melibatkan rakyat Palestina.

“Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang jelas-jelas memiliki agenda neokapitalis neoimperialis, tujuannya adalah penjajahan atas tanah. Mereka ingin menguasai Gaza dan membiarkan rakyat Gaza yang punya hak atas tanah itu, lalu mengklaim ini sebagai konsep perdamaian versi mereka tanpa melibatkan orang-orang Palestina,” tegas There, demikian sapaan akrabnya.

Ia menilai, bergabung dengan forum seperti Board of Peace berisiko menyeret Indonesia ke dalam lingkaran pihak-pihak yang memiliki rekam jejak pelanggaran berat terhadap kemanusiaan.

“Kita berada di dalam sekelompok orang-orang bermasalah. Ada pedofil, ada ahli genosida Irak, ada pembunuh luar biasa. Maka tentu kita akan dianggap sekufu, menjadi bagian dari kelompok itu,” ujarnya.

There menekankan bahwa rakyat Indonesia memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat dan melakukan kontrol politik kolektif sebagai unsur masyarakat sipil, termasuk dalam menyikapi kebijakan luar negeri Indonesia terkait Palestina, Gaza, dan Board of Peace.

“Menurut Islam, yang bisa kita lakukan adalah serendah-rendahnya doa dan setinggi-tingginya dengan bertindak. Paling tidak bersuara. Karena ini tidak benar di hadapan hukum positif negeri ini dan sangat tidak benar menurut keyakinan spiritual agama manapun. Konsep keadilan itu jelas,” katanya.

Sementara itu, pemerintah Indonesia memandang keikutsertaan dalam Board of Peace sebagai langkah strategis untuk mendukung perjuangan Palestina, khususnya dalam menjaga masa depan Gaza pasca-agresi militer Zionis Israel.

“Bagi Indonesia, partisipasi dalam Board of Peace memiliki makna strategis. Keikutsertaan ini dimaksudkan untuk menjaga agar proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara (two-State solution), dan tidak berkembang menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina,” demikian dikutip dari situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Presiden RI Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace dapat menjadi peluang historis untuk mendorong perdamaian di Gaza.

“Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras masuk. Indonesia siap ikut serta,” ujar Prabowo pada 22 Januari 2026, seperti dilansir situs resmi Kementerian Sekretariat Negara RI.[]

Mi’raj News Agency (MINA)