Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anwar Abbas Sarankan Menag Mulai Berani Bicara

kurnia - Jumat, 4 September 2020 - 17:21 WIB

Jumat, 4 September 2020 - 17:21 WIB

4 Views ㅤ

Sekretaris jenderal Majelis Ulama Indonesia ( Sekjen MUI) Anwar Abbas

Jakarta, MINA – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas menyarankan agar Menteri Agama mulai berani bicara tidak hanya tentang radikalisme saja tapi juga penyebabnya.

“Di mana sumbunya adalah karena banyak praktek-praktek ketidak- adilan, diskriminasi dan perbuatan tidak terpuji lainnya harus kita stop dan hentikan, sebab Menteri Agama kalau berbicara ujung-ujungnya radikalisme dan yang kena adalah umat Islam,” kata Anwar dalam keterangan tertulis, Jumat, (4/9).

Ia mengatakan, pihaknya tidak setuju dengan radikalisme karena ujung-ujungnya tidak mengenakkan bagi banyak pihak terutama pihak tertentu. Tetapi mestinya Menteri Agama juga mempersoalkan kenapa muncul radikalisme?

Kalau menurut  Menteri Agama tentu karena kurikulum dan buku yang diajarkan memuat hal tersebut, atau banyak dai yang berfikiran demikian, ujarnya.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Akhir Pekan: Sebagian Wilayah Jakarta Akan Hujan 

“Solusinya menurut dia adalah ganti atau sempurnakan bukunya serta jangan lagi menghadirkan dai-dai dan penceramah yang bicaranya suka mengkritik rezim. Apa yang dikritik oleh dai-dai dan penceramah tersebut? Adalah ketidak-adilan dan diskriminasi serta tidak tegaknya hukum di negeri ini,” katanya.

Menurut dia, hukum di negeri ini tajam ke bawah tumpul ke atas. Juga banyak undang-Undang dan kebijakan yang dijadikan dasar para pejabat untuk mencari rente dan berkolusi dengan para pemilik kapital untuk meraup keuntungan bagi diri dan kelompoknya.

“Banyak sekali rakyat menjerit kesakitan karena perlakuan pihak aparat yang melakukan Kekerasan Dalam Kehidupan Masyarakat (KDKM). Kalau ada yang melakukan KDRT apakah itu suami atau istri maka mereka bisa ditangkap. Itu jelas bagus,” ujar Anwar yang juga Sekertaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Tapi, kalau ada pejabat, aparat, pengusaha dan pemilik kapital yang melakukan kekerasan dalam kehidupan masyarakat apakah bentuknya berupa lisan atau fisik siapa yang menindak? Nyaris tidak ada yang menindak.

Baca Juga: Beberapa Wilayah di Jateng Diprediksi Hujan Ektrem pada 8-9 September

“Bahkan kita melihat orang-orang yang telah melakukan tindak kekerasan tersebut tetap saja bebas dan duduk dengan pongahnya di singgasananya masing-masing dengan wajah tanpa dosa,” tambahnya.

Kemudian, kata Anwar, para dai berteriak membela hak-hak rakyat yang tertindas tersebut.  Mereka dianggap dan dicap sebagai provokator dan radikal. Benarkah ini? Kalau dilihat secara luas dan jernih ya tidak benar. “Karena itu kalau kita bicara radikalisme jangan hanya di ujung atau di muaranya saja tapi cari penyebabnya sampai ke hulunya.”

“Kita akan menemukan inti masalahnya yaitu adanya ketidak- adilan diskriminasi dan sifat tercela. Jika Menteri Agama mau memberantas radikalisme secara serius, maka harus bicara secara komprehensif dan totalitas lalu membuat program untuk menghentikan segala bentuk ketidak- adilan dan diskriminasi yang ada di negeri ini sampai ke  akar-akarnya,” katanya.

Ia mengatakan, kalau akar dari radikalisme itu tidak bisa hilang, maka radikalisme yang  tidak disukai tetap akan muncul sehingga menjadi pekerjaan yang sia-sia menghabiskan waktu, dana dan tenaga karena tidak pernah usai.
(R/R4/RS1).

Baca Juga: Peringatan Setahun Kasus Rempang, Warga Gelar Doa Bersama

 

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: LTM PBNU Gelar Pelatihan Digital untuk 400 Takmir Masjid Se-Jabodetabek

Rekomendasi untuk Anda

MINA Millenia
MINA Health
Asia
Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto (foto: Humas Kemenko Polhukam)
Indonesia