PM INGGRIS AKAN USUT ISU AS LARANG SEBUAH KELUARGA MUSLIM LIBURAN KE DISNEYLAND

Widi Kusnadi - Jumat, 25 Desember 2015 - 07:14 WIB

Jumat, 25 Desember 2015 - 07:14 WIB

394 Views

Mohamad Tariq Mahmood

London, 13 Rabiul Awal 1437/25 Desember 2015 (MINA) – Perdana Menteri Inggris David Cameron akan mengusut pernyataan para pejabat Amerika Serikat (AS) yang melarang sebuah keluarga Muslim Inggris yang terdiri atas 11 orang untuk menaiki pesawat terbang untuk berlibur di Disneyland, pusat hiburan tersohor di California.

Masalah ini peka karena Calon Presiden dari Patai Republik, Donald Trump, telah menyerukan larangan sementara bagi wisatawan Muslim mengunjungi AS akibat kekhawatiran atas kemungkinan terjadinya serangan ekstremis.

Stella Creasy, seorang anggota Partai Buruh yang beroposisi, menyatakan, Rabu, para pejabat AS tidak memberikan penjelasan atas larangan konstituen-nya, Mohamed Tariq Mahmood, untuk terbang dari Bandara Gatwick pada 15 Desember lalu.

Dalam suratnya pada Perdana Menteri, wanita politisi itu meminta Cameron menangani masalah ini, demikian laporan Kuna, seperti dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Dikatakannya, terjadi “kecemasan yang meningkat” di kalangan Muslim Inggris apabila pernyataan Trump betul-betul menjadi kenyataan, sekalipun pernyataan capres itu telah secara luas dikutuk.

Sebuah kelompok Muslim terkemuka mengatakan kasus seperti ini tampaknya berkaitan dengan agama dan ini mengkhawatirkan kaum Muslimin Inggris.

Mohammed Tariq Mahmood mengatakan ia dan keluarganya – dua saudara dan sembilan anak mereka – tak diberitahu apa-apa kecuali bahwa mereka tidak diizinkan melakukan perjalanan ke AS meski sebelumnya telah memperoleh izin.

“Kami adalah satu-satunya keluarga yang dari Asia, Muslim, dan tampaknya sedikit memalukan bahwa hanya
kami yang dibawa keluar dari ruang keberangkatan,” katanya kepada BBC.

Kantor Cameron mengatakan ia akan menyelidiki hal tersebut. Dia sebelumnya telah mengecam kebijakan Trump sebagai “memecah belah dan keliru.” (T/R07/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)