Sydney, MINA – Pemerintah Australia mencabut visa dan melarang masuk anggota parlemen Israel dari Partai Sayap Kanan Religius Zionis, Simcha Rothman, selama tiga tahun. Larangan ini diberlakukan karena Rothman dinilai menyebarkan kebencian dan perpecahan.
Menteri Urusan Dalam Negeri Australia Tony Burke menegaskan, negaranya tidak akan memberikan ruang bagi pihak yang membawa pesan kebencian.
“Jika Anda datang ke Australia untuk menyebarkan pesan kebencian dan perpecahan, kami tidak menginginkan Anda di sini. Australia akan menjadi negara tempat semua orang bisa merasa aman dan nyaman,” kata Burke pada Senin (18/8), dikutip Times of Israel.
Larangan tersebut sekaligus membatalkan visa Rothman yang sebelumnya difasilitasi Asosiasi Yahudi Australia (Australian Jewish Association/AJA).
Baca Juga: Kekurangan Tentara, Militer Israel Cari Pemuda Yahudi dari Luar Negeri
Rothman dijadwalkan melawat ke sekolah-sekolah, sinagoge, serta bertemu korban gelombang serangan anti-semit. Namun perjalanan itu batal setelah visanya dibatalkan hanya beberapa jam sebelum keberangkatan.
Ketua AJA, Robert Gregory, mengecam keputusan pemerintah Australia dengan menyebutnya sebagai “langkah anti-Semit yang kejam.” Pihaknya bahkan mengadukan kebijakan itu ke pemerintahan Donald Trump.
Rothman sendiri merespons dengan marah. Ia menuduh Australia tunduk pada kelompok “terorisme.”
“Keputusan itu merupakan penyampaian diri ke terorisme dan anti-semitisme yang merajalela di Australia,” ujarnya.
Baca Juga: Merah Putih Berkibar di Bukares, Dubes Ajak WNI Jadi Duta Bangsa
Ia juga menuding Australia berada di bawah tekanan kelompok ekstrem berbasis Islam. Rothman mengklaim, pandangannya yang menolak negara Palestina mewakili sikap masyarakat Israel.
Menanggapi langkah Canberra, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar membalas dengan mencabut visa tinggal perwakilan Australia di Otoritas Palestina. Ia juga memerintahkan agar setiap permintaan visa resmi dari Australia ditinjau ketat oleh Kedutaan Besar Israel di Canberra.
Kebijakan saling mencabut visa ini menambah ketegangan diplomatik kedua negara. Sebelumnya, Tel Aviv sudah dibuat geram dengan rencana pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese yang akan mengakui Negara Palestina secara resmi.
Australia menjadi salah satu negara Barat yang menyatakan akan mendukung pengakuan Palestina dalam Sidang Umum PBB September mendatang, mengikuti langkah Inggris, Prancis, dan Kanada.[]
Baca Juga: Pelapor Khusus PBB: Hamas adalah Gerakan Politik Sah, Bukan Pembunuh
Mi’raj News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur