Bangladesh Larang Pertemuan Massa di Dhaka setelah 45 Orang Tewas

Dhaka, MINA – Pihak berwenang di ibu kota Bangladesh, Dhaka, pada Jumat (19/7) melarang prosesi atau pertemuan besar massa apa pun, setelah jumlah korban tewas dalam protes mahasiswa yang penuh kekerasan terhadap sistem kuota pekerjaan meningkat menjadi 45 orang.

Sebagian besar kematian dilaporkan di Dhaka, kata sumber kepolisian kepada koresponden Anadolu di Ibu Kota.

Lebih dari 2.000 orang terluka dalam bentrokan di seluruh negeri, kata sumber kesehatan.

Sumber tersebut menambahkan bahwa 38 orang tewas dalam bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan pada Kamis.

Di tengah situasi yang bergejolak di negara tersebut, pemerintah meminta militer Bangladesh untuk melindungi kediaman Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Laporan mengenai bentrokan hebat diterima dari beberapa wilayah di Dhaka, yang merupakan pusat protes terhadap pembatasan pekerjaan umum.

Menurut saksi mata, setidaknya tiga orang terluka pada Jumat ketika polisi melepaskan tembakan ke arah prosesi yang dilakukan oleh partai sayap kiri di ibu kota.

Demonstrasi juga terjadi di kota pelabuhan Chittagong, serta di Narayan Ganj.

Selain polisi, pasukan paramiliter juga dikerahkan untuk mengendalikan situasi.

Protes terhadap sistem kuota 56% dalam pekerjaan publik di negara Asia Selatan ini meningkat pekan ini, seiring dengan penutupan lembaga pendidikan di seluruh Bangladesh oleh pemerintah.

Namun, para mahasiswa menolak untuk meninggalkan kampus dan universitas.

Sekitar 30% dari 56% kuota pekerjaan publik diperuntukkan bagi putra dan cucu mereka yang berpartisipasi dalam perang pembebasan Bangladesh pada tahun 1971.

Terdapat pemadaman informasi yang hampir total tanpa konektivitas broadband dan internet seluler di negara ini.

Media sosial juga telah dibatasi.

Sebagian besar media lokal belum memperbarui situs web mereka setelah pemerintah menutup internet.

Para pengunjuk rasa pada Kamis juga membakar gedung TV milik pemerintah di Dhaka.

Sekretaris jenderal partai Liga Awami yang berkuasa telah menawarkan perundingan kepada para mahasiswa yang melakukan protes, tetapi ditolak.

Tawarannya termasuk pengurangan kuota pekerjaan publik hingga 20%.

Pemerintah telah memutuskan untuk mengajukan banding pada Ahad mendatang ke Mahkamah Agung untuk mengurangi kuota menjadi 20%.

Partai yang berkuasa membatalkan “prosesi perdamaian” pada Jumat, sementara oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh menyerukan protes Jumat sore.

Perdagangan dan bisnis sebagian ditutup di Dhaka karena demonstrasi yang disertai kekerasan.

Pemerintah telah mengumumkan pembentukan komisi yudisial untuk menyelidiki pembunuhan tersebut. []

Mi’raj News Agency (MINA)