Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

BANYAKNYA GOLPUT SENSUS MYANMAR DIPERPANJANG

- Jumat, 11 April 2014 - 16:25 WIB

Jumat, 11 April 2014 - 16:25 WIB

0 Views ㅤ

Rakhine, 12 Jumadil Akhir 1435/12 April 2014 (MINA) – Sensus pertama Myanmar dalam tiga dekade yang dijadwalkan berakhir Kamis,  diperpanjang hingga akhir bulan karena banyak penduduk yang tidak berpartisipasi sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap sensus yang melarang penggunaan istilah Rohingya. Sensus yang dimulai pada 30 Maret, telah mencakup sekitar 10 juta dari 11 juta rumah tangga di negara itu pada Selasa, demikian diungkapkan Direktur Myanmar Departemen Kependudukan Khaing Khaing Soe.
 
Kantor Berita Rohingya yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA) melaporkan bahwa mereka yang tidak bisa bertemu petugas sensus selama jadwal yang dibuat harus memberikan data pribadi mereka ke kantor administrasi yang paling dekat dengan tempat tinggalnya atau ke hotline yang telah ditetapkan sampai akhir bulan, katanya.
 
“Mereka harus pergi dan memberikan data mereka ke kantor pemerintah daerah terdekat. Kami telah diberitahu komite sensus di desa dan kota  tentang orang-orang yang tidak terdaftar pada data sensus,” katanya.
 
Pihaknya menyatakan bahwa untuk mereka yang tidak bisa pergi, petugas telah membuka hotline, yang jumlahnya 1840, sampai akhir April. 
 
Khaing Khaing Soe mengatakan bahwa 95 persen dari sensus telah berhasil tetapi menambahkan bahwa data yang lengkap berasal dari pendataan perpanjangan yang akan diumumkan  pada Maret 2015 mendatang.
 
Negara Bagian Kachin
 
Khain Khaing Soe mengakui kesulitan dalam melaksanakan sensus di negara bagian Kachin, ajang  pertempuran antara pemberontak dari Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA) dan pasukan pemerintah.
 
Media pemerintah menuduh KIA mencoba untuk mengganggu proses sensus, mengatakan telah mengancam dan mengganggu pekerjaan sensus di bagian Mansi dan di kota Mogaung dan kota  negara bagian Kachin dan kota Momeik serta kota Manton di negara bagian Shan.
 
“Tidak ada kesulitan di daerah-daerah etnis, kecuali negara bagian Kachin,” kata Khain Khaing Soe.
 
Para petugas sensus yang notabanenya guru diperingatkan untuk tidak mengambil data dalam daerah KIA dikendalikan di negara bagian Kachin. Mereka akan berdiskusi dan bernegosiasi dengan menteri imigrasi dan pemimpin dari daerah KIA yang dikendalikan untuk melakukan sebaik mungkin untuk mengumpulkan data di negara bagian Kachin.
 
Kelompok oposisi Myanmar bersenjata, KIO, telah berperang dengan pasukan pemerintah selama tiga tahun terakhir setelah 17 tahun perjanjian gencatan senjata rusak, meskipun mereka berpartisipasi dalam pembicaraan dengan juru runding pemerintah pada kesepakatan gencatan senjata nasional.
 
Sebagian besar kelompok oposisi etnis lain di Myanmar telah sepakat untuk bekerja sama dengan para pejabat mengelola sensus di daerah mereka.
 
Penghapusan istilah Rohingya
 
Masalah lain selama sensus di negara bagian Rakhine barat yang dilanda konflik adalah penghapusan istilah Rohingya bagi minoritas Muslim tersebut pada sensus yang berpotensi merampas hak puluhan ribu orang yang artinya mereka tanpa status.
 
Pemerintah tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu kelompok 135 etnis di UU Kewarganegaraan Myanmar pada 1982 dan memaksa mereka untuk mengidentifikasi diri sebagai Bengali karena pemerintah menganggap kebanyakan dari mereka sebagai imigran gelap dari Bangladesh.
 
Khaing Khaing Soe mengatakan pihak berwenang masih mencoba merayu Rohingya untuk berpartisipasi dalam sensus.
 
“Data sensus adalah untuk pembangunan negara. Sebagai prioritas utama pertama, kami hanya ingin tahu jumlah orang dan usia mereka dan tingkat pendidikan serta pekerjaan mereka, “katanya.
 
Dia menambahkan bahwa beberapa orang tidak ingin berpartisipasi dalam sensus. Koran Eleven Myanmar mengutip seorang pejabat senior Departemen Penduduk mengatakan bahwa mereka menolak untuk dimasukkan dalam sensus akan ditambahkan ke survei menggunakan perkiraan.
 
Keprihatinan internasional
 
Dana Kependudukan PBB (UNFPA), yang telah memberikan bantuan teknis kepada pemerintah Myanmar untuk sensus, pekan lalu mengatakan pihaknya sangat prihatin tentang keputusan untuk tidak menerima Rohingya sebagai etnis.
 
Inggris, yang merupakan bagian dari pendanaan sensus, pada  Kamis mengatakan sensus adalah langkah penting dalam proses pembangunan Burma, namun mengatakan langkah pengecualian nama Rohingya melanggar standar internasional.
 
Menteri Luar Negeri Inggris Hugo Swire mengatakan pada Senin ia telah memanggil duta besar Myanmar atas pelaksanaan sensus di Rakhine.(T/P08/EO2)
 
– See more at: http://rna-press.com/en/news/25935.html#sthash.7WXbo6FN.dpuf
 
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Rekomendasi untuk Anda