Jakarta, MINA- Rencana pemindahan ibu kota kembali disuarakan oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas dalam menindak lanjuti rencana yang sudah ada sejak era Presiden Ir. Soekarno.
Berdasarkan hasil Rapat Terbatas Kabinet pada Senin (29/4), Presiden memutuskan untuk memilih memindahkan ibu kota ke luar Jawa dan harus berada di tengah NKRI untuk memudahkan akses dari seluruh provinsi serta harus dapat mendorong pemerataan antara wilayah Barat dan Timur Indonesia.
Kementrian PPN/Bappenas dalam keterangan persnya, Selasa (30/4) mengatakan, pemindahan ibu kota tersebut diestimasikan kebutuhan biaya sebesar Rp. 466 triliun dengan lahan yang dibutuhkan mencapai 40.000 Ha dan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipindahkan sebesar 195.550 orang.
Kemudian jika menggunakan skenario kedua, membutuhkan biaya sebesar Rp. 323 triliun dengan lahan yang diperlukan seluas 30.000 Ha dan ASN yang dipindahkan sebanyak 111.510 orang.
Baca Juga: Tumbangnya Rezim Asaad, Afta: Rakyat Ingin Perubahan
Menurutnya, ibu kota negara saat ini berada di DKI Jakarta yang berfungsi tidak hanya sebagai pusat pemerintah namun juga pusat ekonomi nasional.
Karena kepadatan, daya dukung lingkungan yang menurun seperti sering terjadinya banjir, penurunan muka air tanah, kemacetan, kekurangan air bersih dan keterbatasan lahan menyebabkan fungsi ibu kota mulai menurun dan tidak efisien.
Jumlah kerugian akibat kemacetan dan tidak efisiennya penggunaan bahan bakar saja dapat mencapai Rp65 triliun di tahun 2017. Selain itu, ketimpangan antara Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian barat masih cukup besar hingga kini.
Untuk itu penentuan lokasi harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya: secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia, tersedia lahan luas milik pemerintah, dan lahan harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami.
Baca Juga: Resmikan Terowongan Silaturahim, Prabowo: Simbol Kerukunan Antarumat Beragama
“Rencana Pemindahan ibu kota Negara ini akan menjadi bagian dalam rencana pembangunan periode selanjutnya sehingga dibutuhkan komitmen kuat, partisipasi seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya. (R/Sj/P2)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Konflik Suriah, Presidium AWG: Jangan Buru-Buru Berpihak
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur