Bappenas-UNICEF Bahas Penanggulangan Stunting Hingga Penyediaan Vaksin Halal

Jenewa, MINA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dalam pertemuan bilateral dengan United Nations Children’s Fund (UNICEF) mebahas penanggulangan stunting hingga penyediaan vaksin halal.

Terkait ini, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro bersama Deputy Regional Director UNICEF Philippe Cori membahas peluang kerja sama dengan UNICEF untuk sejumlah fokus penting terkait kesejahteraan anak Indonesia, di antaranya dukungan mempercepat penurunan angka stunting melalui kampanye dan fasilitas sanitasi, penyediaan vaksin melalui fasilitas pengadaan global, hingga peningkatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular dalam studi sains terkait pengembangan vaksin halal.

“Kesejahteraan anak Indonesia menjadi salah satu prioritas penting bagi pemerintah. Untuk itu, pertemuan bilateral dengan UNICEF juga membicarakan pendanaan inovatif demi mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) terutama tujuan yang berkenaan dengan anak Indonesia,” katanya dalam pertemuan yang berlangsung di kantor pusat UNICEF di Jenewa, Swiss, Sabtu (26/10).

Selain itu, dukungan penggunaan dana untuk penyediaan air dan sanitasi, upaya rehabilitasi anak pascabencana Palu dan Lombok terutama tentang ketersediaan fasilitas kesehatan, air dan sanitasi, pendidikan, dan perlindungan sosial juga menjadi topik pembicaraan.

“Kami juga membahas tentang penguatan program perlindungan anak, dukungan terhadap anak muda melalui pendidikan vokasi dan keterampilan untuk menghadapi industri 4.0 dan meningkatkan Youth Development Index,” ujarnya.

Kerja sama Indonesia dengan UNICEF yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan anak Indonesia sekaligus meraih tujuan TPB/SDGs meliputi enam bidang utama.

Ada 11 provinsi yang dibidik menjadi daerah kerja sama, yakni Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Kerja sama tersebut, selain bersama Kementerian PPN/Bappenas, juga melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

“Kesejahteraan anak sangat penting karena kami di Bappenas percaya bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai sejak masa kanak-kanak dan hal tersebut yang akan menentukan apakah Indonesia akan memiliki pembangunan berkelanjutan atau tidak di masa mendatang,” tambahnya.

Saat ini, kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk UNICEF, terjalin di bawah payung 2016-2020 United Nations Partnership for Development Framework (UNPDF), yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan berfungsi untuk memetakan berbagai isu pembangunan. (R/R10/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)