Bencana Kebijakan yang Fatal

DI TANAH Sumatera yang dulu hijau dan anggun, kini tersisa garis-garis luka yang menganga. Dari Aceh hingga Lampung, suara alam seolah memekikkan protesnya. Sungai-sungai meluap, bukit-bukit runtuh, tanah retak, dan asap pekat menutup langit. Semua ini bukan sekadar bencana alam—ini adalah bencana kebijakan. Kebijakan yang lahir dari keserakahan, dari keputusan-keputusan brutal yang mengabaikan nurani dan akal sehat.

Rakyat di pedesaan Pasaman Barat, Sumatera Barat, bangun pagi bukan lagi dengan senyum menyambut cahaya matahari. Mereka bangun dengan rasa takut: apakah hari ini air bah akan datang lagi? Ataukah tanah longsor kembali menerjang? Mereka hidup dalam ketidakpastian yang diciptakan oleh tangan manusia—oleh aturan yang membiarkan hutan ditebang tanpa timbang rasa.

Di Mandailing Natal, Sumatera Utara, rumah-rumah hanyut seperti kertas. Anak-anak kehilangan sekolahnya. Ibu-ibu kehilangan dapurnya. Para bapak kehilangan ladangnya. Semua yang mereka bangun bertahun-tahun hancur dalam hitungan menit. Dan ketika mereka mencari siapa yang harus bertanggung jawab, mereka menemukan kebijakan yang memihak industri, bukan rakyat.

Riau yang dulu dikenal dengan gambut emasnya kini menjadi laboratorium bencana. Setiap tahun, asap mengepung kota-kota dari Dumai hingga Pekanbaru. Tetapi kali ini lebih parah. Api tidak hanya membakar lahan, tetapi juga membakar harapan orang-orang kecil. Penyakit pernapasan melonjak, aktivitas lumpuh, dan langit berubah warna menjadi abu-abu pekat seolah matahari pun enggan hadir.

Di Jambi, desa-desa seperti Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur terendam banjir berbulan-bulan. Sungai Batanghari kehilangan jalur naturalnya karena hutan penyangga dibabat habis. Kebijakan yang memberi izin pembukaan lahan skala besar tanpa mitigasi telah menciptakan banjir raksasa yang menelan sawah, ternak, dan masa depan keluarga miskin.

Lalu kita melihat Bengkulu—provinsi kecil namun dengan penderitaan yang besar. Longsor yang datang beruntun merusak jalan, memutus akses desa, dan membuat warga terisolasi. Di Rejang Lebong, tanah runtuh begitu gampangnya seolah hanya menunggu hujan beberapa jam. Semua karena akar-akar penahan tanah telah hilang, ditebang atas nama “pembangunan”.

Sumatera Selatan pun tidak luput. Lahan gambut yang dikeringkan untuk proyek industri mengubah alam menjadi ranjau bencana. Banjir bandang menerjang Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir. Anak-anak sekolah berlindung di atap gedung, menunggu perahu karet yang tak kunjung datang. Dan lagi-lagi, rakyat kecil menjadi korban dari mimpi industri yang tidak manusiawi.

Dan lihat Lampung—angka kerusakan meningkat, dari banjir ekstrem di Pesisir Barat hingga kebun-kebun milik rakyat yang rusak akibat aliran air dari hutan yang hilang. Para petani yang dulu hidup tenang kini dihantui bayang-bayang gagal panen.

Semua ini terjadi hampir serentak. Hampir setengah Sumatera berada dalam status darurat. Ini bukan kebetulan. Ini akibat kebijakan yang fatal. Kebijakan yang membuka pintu selebar-lebarnya bagi perusahaan-perusahaan yang hanya peduli pada keuntungan, sementara pemerintah menutup mata terhadap dampak ekologis yang mengguncang kehidupan rakyat.

Ketika para pejabat duduk di ruangan ber-AC, menandatangani izin demi izin, mereka mungkin tidak pernah melihat anak kecil di Aceh Tamiang yang menangis kehilangan rumahnya. Mereka mungkin tidak tahu bagaimana seorang ibu di Bukittinggi memeluk jenazah anaknya yang terseret banjir. Atau bagaimana seorang kakek di Riau menatap lahan yang sudah menjadi abu.

Alam tidak pernah brutal pada manusia. Manusialah yang brutal pada alam. Dan ketika alam diberi perlakuan barbar, balasannya datang sebagai kehancuran yang menyayat hati. Hutan-hutan yang ditebang bukan hanya hilangnya pohon. Itu hilangnya penyangga tanah, penahan air, rumah satwa, dan pelindung kehidupan manusia.

Kini rakyat menanggung akibatnya: penyakit, kehilangan rumah, hilangnya pekerjaan, trauma anak-anak, dan kerusakan ekosistem yang mungkin tak akan pulih dalam kurun satu generasi. Semua ini terjadi tanpa mereka pernah menyetujui kebijakan tersebut. Mereka tidak pernah duduk di meja rapat. Mereka tidak pernah dimintai suara.

13. Yang lebih menyedihkan, ketika bencana datang bertubi-tubi, respons yang muncul sering kali hanya berupa kunjungan seremonial, foto, dan janji manis. Padahal rakyat tidak butuh janji. Mereka butuh keadilan. Mereka butuh perlindungan. Mereka butuh pemimpin yang tidak menggadaikan alam demi proyek sesaat.

Sumatera kini mengajarkan kita satu hal: sebuah kebijakan yang salah bisa menghancurkan kehidupan jutaan orang. Dan kebijakan yang benar dapat menyelamatkan generasi mendatang. Alam bukan warisan yang bisa dihabiskan. Ia adalah titipan. Dan kita sedang menyaksikan bagaimana titipan itu disia-siakan secara brutal.

Pada akhirnya, bencana ini bukan hanya tentang banjir, longsor, atau asap. Ini tentang hati nurani yang hilang dari para pengambil kebijakan. Ini tentang suara rakyat kecil yang tenggelam di tengah bisingnya kepentingan ekonomi. Semoga tulisan ini menjadi pengingat: ketika kebijakan dibuat tanpa akal dan tanpa kasih, maka rakyatlah yang menjadi korban paling menderita. Dan Sumatera—yang dulu megah dan hijau—menjadi saksi paling pedih dari sebuah bencana kebijakan yang fatal.[]