Benjamin Netanyahu di Ujung Jurang Kegagalan

Oleh: Rifa Berliana Arifin, Kepala Redaksi Bahasa Arab MINA

Agresi Israel kali ini terhadap Palestina merupakan hal yang sudah dikalkulasikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Faktor utamanya karena adanya perubahan poros kekuatan “power shift” yang terjadi di Timur Tengah tidak menguntungkan Israel, sehingga Netanyahu perlu membuat “sesuatu” demi mengekalkan status quo.

Pemerintah Israel telah mengadakan Pemilu yang keempat dalam kurun dua tahun ini, Netanyahu serta partainya Likud gagal membentuk pemerintahan.

Presiden Israel mengamanatkan Naftali Bennett dari Partai Yamina dan Yair Lapid dari Partai Yesh Atid untuk membentuk pemerintahan. Dan pemerintahan baru harus dilantik hari ini.

Sementara itu, Partai Ra’am yang mewakili orang-orang Arab Israel dipimpin oleh Mansour Abbas juga diharapkan dapat bergabung dengan aliansi tersebut. Partai Ra’am memenangkan 4 kursi di Knesett, meskipun sedikit, tetapi itu akan memungkinkan aliansi Yamina-Yesh mendapatkan kursi yang dibutuhkan (61 dari 120 kursi Knesett) untuk membentuk kabinet.

Apabila hal tersebut terjadi, maka usaha Netanyahu yang ia perjuangkan gagal dan sia-sia yakni memposisikan Israel sebagai negara eksklusif bagi orang Yahudi (Jewish State).

Israel memiliki populasi penduduk Arab 20%. Meski mereka adalah warga negara Israel, tapi gerakan ultra zionis seperti Partai Likud mengabaikan hak-hak dan menuduh mereka sebagai simpatisan Palestina.

Di sisi lain, beberapa pekan terakhir ini Arab Saudi telah memulai dialog untuk memulihkan hubungan dengan Iran, kedua negara yang dalam tahun-tahun terakhir ini selalu bertikai.

Pertikaian Arab Saudi dan Iran telah berlangsung cukup lama. AS di era Trump mencoba mewujudkan apa yang disebut aliansi “united front” yang terdiri dari AS-Saudi-Israel dan negara-negara Arab lainnya untuk menekan Iran, salah satunya adalah menegoisasikan kembali dengan Iran tentang perjanjian nuklir 2015 yang dianggap merugikan Israel.

Aliansi itu selain bertujuan untuk melemahkan Iran, Israel menginginkannya untuk bisa melemahkan Hamas dan Jihad Islam yang selama ini dibantu oleh Iran.

Hamas adalah organisasi yang beranggotakan para pejuang Palestina, mempunyai kemampuan militer dan industri militer yang luar biasa, berbeda dengan Fatah yang merupakan organisasi beranggotakan pembentuk pemerintah, Hamas sendiri menolak solusi dua negara “two state solution” karena dinilai mengakui kedaulatan Israel sebagai negara.

Maka bukan hal aneh jika Hamas dilabel organisasi teroris oleh AS dan Israel bahkan diikuti oleh negara Arab Islam lainnya. Sejak Hamas menguasai Jalur Gaza sebagai hasil pemilu tahun 2007, Israel memblokade Jalur Gaza dan melancarkan serangan tidak pernah terhenti.

Tapi rupanya, Joe Biden yang memimpin AS saat ini tidak melanjutkan apa yang ditinggalkan Trump, Biden justru melanjutkan legacy Barack Obama dengan memulihkan kesepakatan nuklir dengan Iran. Bahkan AS siap berdialog dengan Iran.

Di dalam Partai Demokrat sendiri, suara-suara progresif yang datang dari Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Bernie Sanders semakin lantas menyerukan AS untuk mengurangi komitmennya pada Israel, mereka menganggap dukungan AS terhadap Israel menyalahi nilai-nilai HAM yang dijunjung tinggi AS.

Sangat jelas jika ini terjadi, Israel akan berada pada posisi yang sangat lemah dalam melancarkan agendanya atas Palestina. Rencana Israel untuk mencaplok (aneksasi) Lembah Jordan yang merupakan bagian dari Deal of Century karya Trump bisa dipastikan gagal total.

Maka Israel melakukan provokasi dengan menggunakan tentaranya mengusik Jamaah Masjid Al-Aqsa hingga Hamas bereaksi dan terjadilah eskalasi serangan saling berbalas antara Hamas-Israel.

Jika terus dibiarkan bisa jadi eskalasi meningkat tajam seperti tahun 2014 yang mengorbankan 2.000 warga Jalur Gaza dan 70 warga Israel.

Meski semua negara termasuk AS menekan Israel untuk meredakan ketegangan (deeskalasi) akan tetapi Netanyahu bersikeras meneruskan agresi untuk menyeret AS ke dalam konflik ini.

Di internal Israel, Netanyahu unjuk diri bahwa hanya dirinya yang mampu mempertahankan keselamatan Israel, sekaligus konflik yang ia buat ini memperkeruh hubungan etnis Israel Yahudi-Arab yang tentunya memperumit aliansi dan pembentukan pemerintahan persatuan Israel.

Netanyahu ingin memperlihatkan, Arab Israel memiliki kesetiaan terhadap Palestina, jadi mustahil untuk dapat memberikan kekuasaan bagi mereka.

Meski dunia mengecam dan menyerukan gencatan senjata, Israel malah makin menjadi, negara-negara Arab yang sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel pun akhirnya segan untuk netral dan bergabung dengan Saudi, Iran dan Turki untuk mengecam Israel.

Dalam satu sisi kita bisa memastikan bahwa eskalasi serangan Israel saat ini terhadap Masjid Al-Aqsa, Al-Quds dan Jalur Gaza adalah tentang pertaruhan Netanyahu mempertahankan keberlangsungan dirinya dan partainya (Partai Likud). Kita lihat dalam waktu akan datang apakah ia berhasil atau membuatnya terperangkap dengan rencananya sendiri. (A/RA-1/P1)

Miraj News Agency (MINA)