BI SIAP KERJASAMA DENGAN KEMENAG AGAR BIAYA HAJI DENGAN RUPIAH

Kemenag)" width="391" height="219" /> (Dok. Kemenag)

Jakarta, 9 Dzulhijjah 1436/23 September 2015 (MINA) – Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral menyatakan siap menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk mendorong penggunaan mata uang rupiah dalam pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

“Kemenag prinsipnya mendukung pembayaran biaya haji dengan rupiah,” kata Hernowo Koentoadji, Deputi Direktur Departemen Pengelolaan Uang BI pada acara workshop dengan wartawan koordinatoriat Kementerian Agama 19-20 September di Bandung, demikian siaran pers Kemenag yang diterima Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Rabu (23/9).

Hernowo mengatakan, penggunaan rupiah dalam setiap transaksi bisa menjadi kunci untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar rupiah. Namun, lanjut dia, pihaknya menilai hingga kini masih banyak transaksi di dalam negeri yang dilakukan dalam mata uang asing.

Ia menambahkan, saat ini kerja sama dengan Kemenag masih dalam tahap proses sosialisasi. “Sosialisasikan dulu kepada Kemenag, dalam level teknis kita baru dapat penjelasan bagaimana setoran haji,” jelasnya.

BI sendiri lanjut Hernowo, sudah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI. PBINo.17/3/PBI/2015 ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang,

Peraturan tersebut berlaku mulai 1 April 2015 namun ada penyesuaian atau masa transisi untuk transaksi non tunai sampai 30 Juni untuk menyelesaikan perjanjian jika sudah disusun dalam valuta asing. Sementara itu, perjanjian tertulis yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2015 tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian tertulis tersebut.

Adapun sanksi bagi orang yang tidak menggunakan rupiah di wilayah NKRI dan menolak Rupiah untuk pembayaran di wilayah NKRI, dengan ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta sesuai Pasal 33 ayat (1) dan(2) UU Mata Uang.

Hernowo menyatakan pihaknya telah melakukan kewajibannya untuk menyebarkan mata uang rupiah ke seluruh wilayah NKRI, namun dirinya menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk menggunakan alat pembayaran sah di Indonesia itu.

Adapun kepada penyelenggara haji khusus yang dikelola pihak swasta, Hernowo mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan organisasi seperti Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri). “Asosiasi tidak keberatan menggunakan rupiah,” ucapnya.

Kepala Tim Media BI Dedi Irianto merasa yakin PBI ini akan dapat diimplementasikan dengan baik. Tentu melihat sekarang sudah berjalan dengan baik, maka aturan itu diharapkan akan berkontribusi positif terhadap stabilitas makro ekonomi, khususnya dari sisi nilai tukar rupiah.

“Karena ini terkait dengan harga diri bangsa ini,” ujar pria kelahiran Padang.

Di tempat terpisah sebelumnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, tidak ada masalah jika pelunasan pembiayaan ibadah haji dilakukan dengan menggunakan rupiah.

“Jadi begini, biar tidak salah arti. Pemerintah dan DPR, menetapkan biaya haji tiap tahun, menggunakan dolar. Hal ini terjadi karena lebih dari 95 % penggunaan biaya haji, dilakukan di luar negeri dengan menggunakan US Dollar atau pun mata uang Real,” terang Lukman.

Dia menyatakan siap jika peraturan BI tersebut di atas, diberlakukan juga untuk pembiyaan haji. “Jika peraturan BI tersebut diberlakukan juga atas pelunasan biaya haji, maka Kemenag siap menerapkannya. Dan dalam prakteknya, tidak ada masalah sama sekali,” ujarnya. (T/P011/R05)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)