BNPB: Ubah Paradigma Masyarakat Jadi Kesiapsiagaan

BNPB-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /> Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Bernaerdus Wisnu Widjaja. (Foto: Aliya/MINA)

Jakarta, MINA – Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bernaerdus Wisnu Widjaja meminta semua elemen terlibat untuk mengubah paradigma masyakat dari respon terhadap bencana menjadi kesiapsiagaan.

“Paradigma kita terhadap bencana sudah berubah dari respon menjadi kesiapsiagaan. Sejarah transformasi kelembagaan penanggulangan bencana dimulai setelah terjadinya bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004,” katanya dalam Forum Meredeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Tanggap Bencana: Kerja dan Antisipasi,” di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta Pusat, pada Senin (05/3).

Menurutnya,pada fase pertama tahun 2004-2009 adalah masa memperkuat komitmen terkait penanggulangan bencana nasional. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan mandat membentuk BNPB di tingkat pusat dan BPBD tingkat daerah mulai provinsi hingga kabupaten atau kota.

Ia menjelaskan, tugas dari BNPB adalah menyusun kebijakan yang inklusif terkait penanggulangan bencana alias mitigasi bencana dan tanggap bencana. Artinya BNPB diberikan mandat untuk berkoordinasi pada semua kementerian atau lembaga terkait untuk melaksanakan kebijakan tanggap bencana.

“Kami bisa memerintah semua kementerian atau lembaga untuk melakukan komando. Kami monitoring semua kebijakan kementerian atau lembaga mengingat Indonesia adalah supermarket bencana sehingga perlu diantisipasi secara cermat dan terpadu. Jangan sekali-kali kita seolah-olah hanya meminta bantuan saat ada bencana,” jelasnya.

Ia menambahkan, penanggulangan bencana selain memperkuat koordinasi antarlembaga dan memberdayakan elemen masyarakat adalah memperkuat perencanaan atau melihat ancanam atau potensi bencana yang mengintai Indonesia selama ini.

Sejak BNPB dibentuk juga berfungsi sebagai laboratorium bencana. Bahkan banyak lembaga dan negara yang belajar mengenai sistem penanggulangan bencana pada BNPB. Untuk itu, PBB memberikan penghargaan Global Champion kepada BNPB terkait penanggulangan bencana tersebut.

“Tidak hanya itu, BNPB bisa memberikan sertifikasi ISO kepada lembaga yang mampu memperhatikan sistem penanggulangan bencana,” jelas Wisnu.

Mulai periode 2015-2019 BNPB diminta untuk meningkatkan efektivitas mengingat rata-rata kerugian bencana per tahun mencapai Rp30 triliun. Sebab, pengalaman di beberapa negara ketika tidak siap menghadapi bencana maka pertumbuhan ekonominya langsung merosot.

Target prioritas BNPB dalam mengurangi risiko bencana. Pertama, mengurangi kerusakan infrastruktur; kedua, menekan jumlah kerugian yang dialami, dan ketiga mengurangi jumlah penduduk terdampak bencana.

Selain itu ada empat prioritas aksi BNPB: agar masyarkat memahami risiko bencana, memperkuat tata kelola risiko bencana dan manajemen risiko bencana, investasi dalam pengurangan risiko, meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respons yang efektif. (L/R10/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)