Jakarta, MINA – Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH), Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa BPH siap mengambil alih sepenuhnya penyelenggaraan ibadah haji mulai tahun 2026.
Pernyataan ini disampaikan dalam kunjungan kerja ke Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Barat baru-baru ini.
Dahnil menjelaskan bahwa tahun 2025 akan menjadi masa transisi, di mana penyelenggaraan haji masih menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Namun, mulai 2026, BPH akan mengambil alih sepenuhnya, sesuai dengan roadmap yang telah disusun.
“Penyelenggaraan haji tahun 2025 adalah masa transisi. Tahun 2026 sepenuhnya dilaksanakan oleh BP Haji atau apapun namanya sambil menunggu hasil revisi UU,” ujar Dahnil.
Baca Juga: Indonesia Resmi Jadi Tuan Rumah Piala AFF U-23 2025
Dalam upaya persiapan, Dahnil telah melakukan pertemuan dengan Deputi Kerja Sama Internasional Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Hassan Bin Yahya Al Manakhrah, pada 25 Desember 2024.
Pertemuan tersebut membahas transisi peran BPH sebagai penyelenggara utama haji pada 2026 dan menekankan pentingnya prinsip EMAN (Efisien, Aman, dan Nyaman) dalam penyelenggaraan haji.
BPH juga akan melakukan reformasi data perhajian untuk mempercepat masa antrian jamaah haji dan menunggu kebijakan dari pemerintah Arab Saudi terkait hal tersebut. Dahnil menambahkan bahwa BPH akan bekerja dalam tiga hal utama: sukses secara ritual, pengembangan ekosistem ekonomi haji, dan peradaban serta keadaban perhajian.
Dengan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto, BPH ditargetkan menjadi badan setingkat kementerian yang mengelola penyelenggaraan haji secara satu atap, melibatkan berbagai instansi terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan Imigrasi. []
Baca Juga: Ribuan Warga Gelar Aksi Bela Palestina di Surabaya
Mi’raj News Agency (MINA)