Tangerang, MINA – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI, bersama dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komite Fatwa Produk Halal mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan masalah nama produk bersertifikat halal yang mengandung istilah seperti “tuyul, tuak, beer, dan wine” di Serpong, Tengerang, Selasa (8/10).
Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham menyatakan, hal itu penting untuk mengidentifikasi produk dengan nama yang tidak sesuai dengan standar MUI.
“Dari konsolidasi ini kita memperoleh data dari 5.314.453 produk (bersertifikat halal), (produk dengan) nama bermasalah sebanyak 151 produk. Prosentasenya adalah 0,003%. Artinya, alhamdulillah kita cukup proper. Namun demikian, dari 151 itu kita identifikasi temuannya ada dua, yang dikecualikan berjumlah 30 dan tidak dikecualikan berjumlah 121,” kata Aqil.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 mengatur dua kategori penamaan produk. Pertama, nama produk yang sudah dikenal masyarakat dan tidak terasosiasi dengan hal haram, seperti “bir pletok” dan “red wine” (untuk warna), dapat dikecualikan. Kedua, penamaan yang tidak sesuai dengan fatwa akan memerlukan perbaikan oleh pelaku usaha.
Baca Juga: BPJPH Tegaskan Kewajiban Sertifikasi Halal untuk Perlindungan Konsumen
“Ini penting untuk difahami agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik,” ujar Niam.
Ketua Komite Fatwa Produk Halal, Zulfa Mustofa, menekankan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir mengenai sistem jaminan produk halal (SJPH).
“Karena pada dasarnya kami menggunakan acuan yang sama, standar fatwa yang sama, kemudian juga melalui proses audit yang sama, walaupun memang di produk reguler mungkin sedikit lebih rumit,” jelas Zulfa.
Sertifikasi halal di Indonesia dilakukan melalui dua skema, yakni skema reguler dan self declare. Skema reguler memerlukan pengajuan melalui Sihalal BPJPH, pemeriksaan oleh auditor halal, dan sidang fatwa oleh MUI, sementara skema self declare difokuskan untuk usaha mikro dan kecil dengan proses yang lebih sederhana, yang juga melalui pengajuan Sihalal serta sidang fatwa oleh Komite Fatwa Produk Halal.[An]
Baca Juga: BPJPH Tekankan Kembali Wajib Halal Telah Berlaku
Mi’raj NewsAgency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur