Calon Jamaah Haji Garut Protes Pengurangan Kuota Haji di Wilayahnya

Rudi Hendrik Editor : Widi Kusnadi - 33 detik yang lalu

33 detik yang lalu

0 Views

Garut, MINA – Keputusan Menteri Haji dan Umrah No. 6 Tahun 2025 yang mengatur kuota haji reguler tahun 2026 mendapat penolakan dari Aliansi Calon Jemaah Haji Garut Bersatu.

Aksi penolakan diwujudkan dengan demonstrasi di Gedung DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (21/11) sore.

Menurut Ketua Aliansi Calon Jemaah Haji Garut Bersatu, Irpan Nawawi, kebijakan tersebut merugikan ribuan calon jamaah haji asal Garut. Keputusan Menteri itu membuat banyak quota dikurangi secara ekstrem, seperti di Garut yang estimasi awal 1.805 orang menjadi hanya 109 orang.

Irpan menyebut, pengurangan hampir 94 persen itu membuat ratusan jamaah harus menunda keberangkatan yang telah mereka persiapkan sejak lama.

“Pengurangan alokasi kuota ini merupakan pukulan telak dan tidak adil bagi ribuan calon jamaah haji Garut yang telah menanti lama dan sudah melalui rangkaian kegiatan persiapan. Kami menolak kebijakan yang kontradiktif ini,” ujar Irpan kepada wartawan di lokasi demo, Jumat.

Ia menuturkan, penolakan tersebut didasari pada fakta bahwa para calon haji sebelumnya telah diperintahkan untuk melakukan serangkaian persiapan. Termasuk pengurusan bio-visa dan pemeriksaan kesehatan berdasarkan surat dari Kepala Kantor Kemenag Garut tertanggal 12 Agustus 2025.

Dari surat itu, ucapnya, sekitar 1.440 calon haji atau 80 persen dari daftar awal diminta segera melengkapi persyaratan kesehatan sebelum keberangkatan.

Irpan menegaskan bahwa ribuan calon jamaah haji mengalami banyak kerugian material. Mereka telah menanggung biaya pemeriksaan kesehatan, bimbingan manasik, serta berbagai biaya operasional lain dengan rata-rata sekitar Rp 11 juta per orang.

Total kerugian diperkirakan menembus Rp 15 miliar untuk lebih dari 1.400 calon haji yang tertunda keberangkatannya.

Atas kondisi tersebut, Aliansi Calon Jemaah Haji Garut Bersatu mendesak DPRD Garut untuk meneruskan tuntutan utama kepada pemerintah. []

Mi’raj News Agency (MINA)