Jakarta, 26 Dzulqo’dah 1437/30 Agustus 2016 (MINA) – Center for Indonesia’s Strategic Development Iniviatives (CISDI) meluncurkan policy paper pengendalian tembakau, yang diharapkan mampu memperkuat upaya pengendalian tembakau dan pengurangan jumlah perokok pemula di Indonesia.
Dalam sambutannya, Staf Khusus Menteri Kesehatan RI bidang Peningkatan Kemitraan dan SDGs atau Pendiri CISDI, Diah Saminarsih mengatakan bahwa pengendalian tembakau di Indonesia begitu mendesak dan selayaknya menjadi upaya bersama masyarakat, merupakan tanggung jawab lintas sektor, dan perlu mengakomodir kebutuhan serta melibatkan peran aktif pemuda.
“Pengendalian tembakau harus dilaksanakan secara integratif dan holistik, lintas sektor dan oleh semua aktor atau pemangku kepentingan pembangunan nasional,” kata Diah saat Diskusi Publik dan Peluncuran Policy Paper yang bertema “Pengendalian Tembakau: Menuju Generasi Muda Berkualitas” di Musium Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (30/8).
Berbicara mengenai pengendalian tembakau, lanjutnya, berarti melakukan aksi pembangunan manusia menuju populasi berkualitas. Dan langkah aksi bersama ini dimulai dengan menjamin bahwa Indonesia mempunyai generasi muda berkualitas serta mampu merealisasikan potensi ekonomi, kesehatan, dan pendidikannya.
Baca Juga: Prof Asrorun Niam: Tujuan Fatwa untuk Kemaslahatan Hakiki
Policy Paper ini menegaskan perlunya persoalan ini dipandang secara multidimensi dengan mengaitkannya dengan hambatan-hambatan pencapaian SDGs yang akan menjadi arahan pembangunan sepanjang 15 tahun kedepan.
“CISDI melihat terdapat relevansi yang kuat antara upaya pengendalian tembakau dengan keberhasilan pencapaian SDGs. Misalnya, pengendalian tembakau dapat membantu pencapaian butir 1 SDGs #1 yaitu mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun, manakala kelompok masyarakat berpendapatan rendah dapat mengalokasikan uangnya untuk belanja kebutuhan primer yang lebih penting daripada untuk membeli rokok,” ujarnya.
Selain menekankan pada mendesaknya kolaborasi lintas sektor, CISDI juga mengangkat perlunya penguatan kerangka regulasi yang sinergis baik di tingkat nasional maupun daerah.
Acara ini juga di hadiri oleh Staf Ahli Menko PMK RI Bidang Kependudukan Sonny Harry B Marhadi, Menteri Kesehatan RI Nila F Moeloek, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Pengendalian Kemiskinan Bambang Widianto, Direktur Program CISDI Anindita Sitepu, Peneliti Human Right Watch Andreas Harsono, Peneliti Lembaga Demografi FE-UI Dwini Handayani, dan Dewan Pembina CISDI Wicaksono Saroso. (L/M010/M013/R02)
Baca Juga: KH Afifuddin Muhajir: Fatwa Dibutuhkan Sepanjang Zaman
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
MINA Arabic
MINA PH