Dahnil Anzar: Haji Indonesia Harus Lebih Ramah Perempuan dan Lansia

Jakarta, MINA – Di tengah meningkatnya jumlah jamaah haji perempuan, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak, menyerukan urgensi reformasi layanan haji yang lebih inklusif bagi perempuan.

Dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/4), ia menekankan bahwa penyelenggaraan ibadah haji Indonesia ke depan harus menyertakan lebih banyak petugas perempuan untuk menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, Dahnil Anzar memaparkan konsep Haji Ramah Perempuan. Ia menyoroti bahwa sekitar 120 ribu dari total jamaah haji tahun 1445 H/2024 M adalah perempuan, angka signifikan yang menurutnya belum sepenuhnya direspons dengan kebijakan afirmatif yang memadai.

“Selama ini, kami melihat belum ada pendekatan matang untuk menjadikan ibadah haji lebih berpihak pada kebutuhan perempuan,” kata Dahnil di hadapan anggota dewan.

Ia mengungkapkan keprihatinan atas keterbatasan jumlah petugas pembimbing ibadah perempuan yang berdampak pada kenyamanan dan pelaksanaan ibadah jemaah perempuan.

Dahnil menilai, sudah waktunya pemerintah mempertimbangkan penambahan jumlah petugas perempuan, khususnya pembimbing ibadah, agar para jamaah perempuan mendapat pendampingan yang lebih sesuai dan nyaman.

“Mereka akan merasa lebih tenang bila dibimbing oleh sesama perempuan,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa BP Haji sedang mendorong kebijakan strategis menuju Haji Ramah Perempuan dan Lansia sebagai bagian dari agenda reformasi haji nasional. Fokus tersebut diarahkan agar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 mencerminkan kepedulian yang lebih luas terhadap hak-hak jamaah perempuan, bukan sekadar lansia.

“Oleh karena itu, kami ingin agar nomenklatur ‘ramah lansia’ diperluas menjadi ‘ramah perempuan dan lansia’. Ini bagian dari transformasi pelayanan yang harus segera diadopsi,” kata Dahnil.

Dalam kesempatan yang sama, BP Haji juga memaparkan berbagai persiapan teknis yang telah dilakukan untuk mendukung pelaksanaan haji tahun 1446 H/2025 M. Koordinasi intensif telah berlangsung bersama Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), terutama dalam hal dukungan personel dan logistik.

Sebagai bagian dari langkah strategis jangka panjang, sejumlah pejabat BP Haji telah ditugaskan ke posisi penting di Daerah Kerja (Daker) Makkah, Madinah, dan Bandara. Penempatan ini dimaksudkan sebagai proses belajar langsung serta penguatan kapasitas, menjelang pelimpahan penuh tanggung jawab operasional haji kepada BP Haji pada 2026 mendatang.

Rapat kerja itu juga dihadiri oleh jajaran Direktorat Jenderal PHU, perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Agama dari berbagai embarkasi, serta maskapai yang terlibat dalam penerbangan haji Indonesia seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudi Airlines. Masing-masing menyampaikan progres kesiapan operasional mereka menjelang musim haji 1445 H/2025 M.

Dengan momentum ini, BP Haji berharap konsep Haji Ramah Perempuan bisa menjadi komitmen bersama lintas sektor, guna memastikan seluruh jamaah, tanpa terkecuali, dapat melaksanakan ibadah dengan aman, nyaman, dan bermartabat.[]

Mi’raj News Agency (MINA)