DARI PERINGATAN KAA MENUJU KEMERDEKAAN PALESTINA

Indonesia Joko Widodo bersama Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Faris Mehdawi" width="300" height="186" /> Presiden Indonesia Joko Widodo bersama Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Faris Mehdawi

Indonesia menggelar peringatan Konferensi Asia-Afrika ke-60, 19-25 April 2015. Salah satu dari tiga agenda utama adalah rekomendasi terhadap kemerdekaan bangsa Palestina yang saat ini menjadi satu-satunya wilayah di dunia yang masih terjajah.

Palestina sendiri mengirimkan Perdana Menterinya Rami Hamdallah, dan menteri luar negeri, Riad Al Maliki untuk menghadiri perhelatan akbar tersebut.

Jasa Palestina Kepada Indonesia

Jika dilihat dari sisi historis, Palestina juga memiliki andil besar dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. M. Zein Hassan Lc. Lt. sebagai pelaku sejarah, menyatakan dalam bukunya, menjelaskan tentang peran-serta, opini dan dukungan nyata Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia , di saat negara-negara lain belum berani untuk memutuskan sikap.

Dukungan Palestina ini diwakili oleh Syekh Muhammad Amin Al-Husaini -mufti besar Palestina- secara terbuka mengenai kemerdekaan Indonesia.

Saudagar kaya Palestina yang sangat bersimpati terhadap perjuangan Indonesia, Muhammad Ali Taher secara spontan menyerahkan seluruh uangnya di Bank Arabia tanpa meminta tanda bukti dan berkata: “Terimalah semua kekayaan saya ini untuk memenangkan perjuangan Indonesia”. Setelah itu dukungan pun mengalir, di jalan-jalan terjadi demonstrasi- demonstrasi dukungan kepada Indonesia oleh masyarakat Timur Tengah.

Sebagaimana mandat dari Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, maka Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa manapun agar bisa keluar dari cengkraman penjajah.

Penjajahan Palestina

Tahun 1918, Palestina jatuh. Jendral Allenby (Inggris) merebut Palestina dari Khilafah Turki Utsmani. Tahun 1919, secara resmi mandat atas Palestina diberikan kepada Inggris oleh LBB (saat ini PBB).

Sejak 1930 eksodus Yahudi dari Eropa ke Palestina meningkat tajam, terutama pada Era Nazi Jerman (Perang Dunia II). Berdirinya Israel tidak lepas dari keruntuhan khilafah. Khalifah Turki Utsmani Sultan Abdul Hamid sebagai penghalang terbesar diturunkan sebagai Khalifah oleh gerakan Turki Muda.
Pada tahun 1947, PBB dengan sewenang-wenang membagi dua wilayah Palestina. Tahun 1948 menjadi tahun bersejarah bagi Yahudi karena merupakan tahun deklarasi pembentukan Israel sekaligus hari berakhirnya mandat dan penarikan pasukan Inggris dari Palestina.

Pada 14 Mei 1948 menjadi Israel sebagai sebuah negara dideklarasikan dan David Ben Gurion diangkat sebagai PM pertama. PBB mensahkan negara Israel. Langkah PBB ini membuktikan kepada dunia jika lembaga internasional tersebut mendukung penjajahan bangsa Palestina yang dilakukan oleh Zionis Israel. Berdirinya Israel didahului upaya teror, pembunuhan, dan pengusiran terhadap bangsa Palestina, pemilik sah atas Tanah Suci tersebut.

Dukungan Masyarakat Internasional

Baca Juga: Amalan Sunnah pada Hari Jumat

Yordania mengususlkan draf resolusi kemerdekaan untuk Palestina kepada dewan keamanan PBB pada Desember 2014 lalu. Namun ternyata resolusi itu gagal karena Amerika Serikat melakukan veto. Namun, Palestina tidak berpurtus asa, dua hari setelah penolakan itu, mereka mendaftarkan diri bergabung dalam mahkamah internasional (International Criminal Court/ICC) dan pada 1 April lalu, negara itu resmi bergabung.

Hal itu memungkinkan bagi ICC untuk bisa menyeret para pejabat Israel yang terlibat dalam aksi kejahatan kemanusian di Gaza pada agresi milioternya 2009,2012 dan 2014 lalu.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menyatakan pihaknya sangat mendukung dan menyambut baik langkah Palestina menjadi anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Dia juga menegaskan, Indonesia mendukung keanggotaan dan pengakuan Palestina di lembaga-lembaga internasional.

Sebenarnya, di PBB sendiri dari 194 negara yang tergabung didalamnya, sebanyak 165 negara menyetujui Palestina bergabung dengan PBB. Hanya beberapa negara tertentu (seperti AS, Kanada, dan beberapa negara kecil) yang menolaknya.

Sejak ditandatanganinya genjatan senjata permanen setelah perang Israel- Gaza pada musim panas, Juli- Agustus 2014 lalu, banyak negara-negara di Eropa yang mendukung berdirinya negara Palestina merdeka. Bahkan beberapa parlemen negara-negara maju itu menyatakan kesiapannya mendukung adanya proklamasi negara Palestina merdeka.

Sebagai bentuk lain dukungan mereka, para akademisi dan pengusaha di AS dan negara-negara Eropa melakukan aksi memboikot produk-produk milik para pemukim ilegal Israel. Hal itu dilakukan semata-mata untuk menghentikan kegiatan perluasan permukiman ilegal yang dilakukan pemerintah Israel dengan mencaplok tanah milik warga Palestina secara sewenang-wenang.

Peran Indonesia untuk Palestina

Peristiwa pembajakan armada Freedom Flotilla, memperlihatkan kiprah Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Fakta menunjukkan bahwa partisipasi Indonesia untuk perjuangan umat Islam Palestina makin terasa.

Baca Juga: Tertib dan Terpimpin

Setidaknya, di Gaza telah berdiri Rumah Sakit Indonesia memiliki nilai lain bagi masyarakat Gaza di sana. Warga Gaza mengetahui rumah sakit ini benar-benar dibangun dari sumbangan masyarakat Indonesia.

Rumah sakit tersebut akan menjadi monumen tali silaturahim dan persahabatan antara masyarakat Indonesia dan Palestina, khususnya yang tinggal di Gaza. Ir Farid Thalib, Ketua Divisi Konstruksi MER-C, mengatakan pembangunan rumah sakit ini bisa juga dikatakan sebagai ungkapan rasa terima kasih rakyat Indonesia kepada rakyat Palestina.

Pada 7 April 2015 lalu, Direktorat Kerja Sama Teknik (Dit. KST) Kemlu bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Non-Aligned Movement Centre for South-Southand Technical Cooperation (NAM CSSTC) menggelar International Training Workshop on Tourism and Antiquities for Palestine (Lokakarya Pelatihan Internasional Pariwisata dan Kepurbakalaan bagi Palestina) di Jakarta dan Bandung pada Senin-Sabtu, 6-11 April 2015.

Pemerintah Swedia juga menanggapi positif ajakan Pemerintah Indonesia untuk bekerjasama membantu Palestina, dalam kerangka kerjasama triangular Indonesia-Swedia-Palestina. Hal tersebut disampaikan Ketua Pertemuan Pejabat Senior (Senior Official Meeting/SOM) Indonesia, Dubes Dian Triansyah Djani, setelah bertemu dengan Ketua SOM Swedia, Dubes Helena Sangeland, pada pertemuan bilateral Indonesia-Swedia yang berlangsung di Jakarta, Senin (6/4).

Menteri Luar Negeri Indonesia pada era SBY, Marti M Natalegawa menyatakan, konferensi kejasama negara-negara Asia Timur dan Tenggara, CEAPAD II mewarisi semangat KAA Bandung 1955 dengan mendukung palestina/">kemerdekaan Palestina.

Baik pemerintah maupun swasta, harus berperan aktif dalam upaya percepatan palestina/">kemerdekaan Palestina ini. Sektor swasta bisa berperan mendukung perekonomiannya, sedangkan pemerintah mendukung segi politiknya. (P008/R03)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Ada Apa dengan Terpilihnya Trump?