Delapan Agenda Prioritas Prabowo, Antara Ambisi dan Tantangan Implementasi

PRESIDEN Prabowo Subianto memaparkan delapan agenda prioritas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, yang disampaikan bersamaan dengan Nota Keuangan APBN 2026 pada Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (15/8/2025). RAPBN 2026 ini menjadi anggaran perdana yang sepenuhnya disusun di bawah kepemimpinannya, dengan visi “Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.”

Total belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.786,5 triliun, diarahkan untuk menjawab tantangan global, memperkuat ketahanan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Presiden Prabowo menyebutkan delapan prioritas itu meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, program makan bergizi gratis, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, penguatan perekonomian rakyat, pertahanan semesta, serta investasi dan perdagangan global.

Meski agenda ini mendapat apresiasi karena mencakup sektor-sektor vital, sejumlah pengamat menilai terdapat jurang lebar antara ambisi besar dengan realitas implementasi di lapangan.

Beberapa pakar berpendapat, keberhasilan swasembada pangan tidak hanya ditentukan oleh alokasi anggaran Rp164,4 triliun, tetapi juga oleh tata kelola distribusi, reformasi pertanian, dan efektivitas subsidi. Tanpa pembenahan sistemik, dana besar bisa habis tanpa memberi dampak signifikan.

Agenda ketahanan energi yang menyedot Rp402,4 triliun juga menuai kritik. Dengan anggaran dana yang besar itu, pemerintah harus konsisten pada transisi energi terbarukan, bukan hanya menjaga stabilitas harga bahan bakar fosil. “Subsidi energi tepat sasaran penting, tapi jangan sampai memperlambat peralihan ke energi bersih. Kalau tidak, kita hanya menunda krisis energi.

Program makan bergizi gratis (MBG) dengan anggaran Rp335 triliun menjadi sorotan paling besar. Program ini dinilai ambisius, menjangkau 82,9 juta penerima, namun pelaksanaannya rawan inefisiensi. Tantangan terbesar bukan hanya soal anggaran, melainkan manajemen distribusi, potensi kebocoran, dan integritas aparat di lapangan.

Sementara itu, alokasi pendidikan sebesar Rp757,8 triliun (20 persen dari APBN) diapresiasi sebagai komitmen terhadap SDM unggul. Namun, beberapa pakar pendidikan menilai, tantangan utamanya adalah pemerataan kualitas guru dan fasilitas. Anggaran besar tidak otomatis meningkatkan mutu bila tidak disertai reformasi struktural.

Di sektor kesehatan, anggaran Rp244 triliun diarahkan pada Jaminan Kesehatan Nasional, penanganan stunting, dan pelayanan masyarakat rentan. Namun, dari besarnya anggaran tersebut, jangan sampai rakyat miskin masih kesulitan berobat, meski anggaran kesehatan membengkak.

Agenda perekonomian rakyat melalui penguatan 80 ribu koperasi dan UMKM dinilai positif. Koperasi bisa jadi motor ekonomi desa, tapi kalau hanya jargon tanpa sistem pembinaan dan pasar, hasilnya tetap minim.

Di bidang pertahanan semesta, alokasi besar untuk modernisasi alutsista dan kesejahteraan prajurit disebut sebagai langkah penting menjaga kedaulatan. Namun, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie mengingatkan agar modernisasi pertahanan tidak hanya berhenti pada pembelian alutsista, tetapi juga mendorong kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

Sementara investasi dan perdagangan global, dengan target hilirisasi senilai USD 38 miliar, dipandang strategis bagi daya saing Indonesia. Namun, kritik muncul terkait konsistensi regulasi dan kepastian hukum. Investor global akan menunggu kepastian eksekusi. Kalau birokrasi lamban, hilirisasi hanya akan jadi slogan.

Secara keseluruhan, delapan agenda APBN 2026 mencerminkan ambisi besar Prabowo untuk menata Indonesia sebagai kekuatan global. APBN ini tampak megah di atas kertas, tetapi kunci keberhasilannya ada di implementasi. Jika tata kelola tidak dibenahi, hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. []

Mi’raj News Agency (MINA)