Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Demokrat Desak Mulai Kembali Program Relokasi Pengungsi Afghanistan di AS

Rudi Hendrik Editor : Zaenal Muttaqin - 18 detik yang lalu

18 detik yang lalu

0 Views

Pengungsi Afghanistan mengantre di luar Dulles Expo Center untuk diproses setelah tiba di Amerika Serikat di Chantilly, VA pada 23 Agustus 2021. (Foto oleh Craig Hudson untuk The Washington Post)

Washington, MINA – Sekelompok tokoh Demokrat terkemuka di Kongres AS telah pada Kamis (30/1) mendesak Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk melanjutkan program relokasi pengungsi Afghanistan di AS dan terus menyediakan layanan bagi para pengungsi yang sudah berada di negara tersebut.

Dilansir dari Khaama Press, pada hari pertamanya menjabat, Presiden AS Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang menangguhkan program penempatan kembali pengungsi dan bantuan asing.

Langkah itu membuat ribuan kolaborator Afghanistan menunggu keputusan atas permohonan mereka dan terlantar di negara-negara seperti Pakistan dan Albania.

Selain itu, penangguhan tersebut memengaruhi layanan federal, termasuk bantuan keuangan dan pangan bagi para pengungsi Afghanistan yang sudah berada di AS, dengan banyak yang tidak yakin tentang masa depan mereka.

Baca Juga: Trump Klaim Mesir dan Yordania akan Patuhi Usulan Pembersihan Etnis Palestina

Anggota Partai Demokrat di Komite Kehakiman DPR dan Senat mengirim surat kepada Marco Rubio, mendesaknya untuk menggunakan pengaruhnya guna mencabut penangguhan layanan penempatan kembali pengungsi Afghanistan.

Para anggota parlemen Demokrat berpendapat bahwa layanan itu penting untuk kesejahteraan para pengungsi di AS, dengan menekankan bahwa bantuan itu berbeda dari bantuan asing karena diberikan kepada orang-orang yang sudah berada di negara tersebut.

Para anggota parlemen menunjukkan bahwa 32.000 pengungsi Afghanistan yang dijadwalkan untuk dimukimkan kembali di AS pada tahun 2025 masih memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan pemerintah, yang akan terpengaruh oleh penangguhan program tersebut.

Perwakilan Demokrat menyatakan kekhawatirannya bahwa penangguhan bantuan tersebut akan melanggar komitmen hukum yang dibuat oleh Departemen Luar Negeri berdasarkan perjanjian dengan organisasi pemukiman kembali di AS. []

Baca Juga: Tabrakan Pesawat American Airlines vs Helicopter UH-60 Black Hawk, Ini Reaksi Trump

Mi’raj News Agency (MINA)

Rekomendasi untuk Anda

Indonesia
Palestina
Kolom
Indonesia