Dewan HAM PBB Serukan Larangan Senjata terhadap Israel

Jenewa, MINA – Pertama kalinya Badan Hak Asasi Manusia PBB hari Jumat (5/4) mengadopsi resolusi yang menyerukan, meminta negara-negara untuk menghentikan penjualan, transfer, dan pengalihan senjata ke Israel, di tengah “risiko genosida yang masuk akal”.

Badan tersebut juga menyerukan bertanggung jawab atas kemungkinan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Israel di Jalur Gaza, Palestine Chronicle melaporkannya.

Pernyataan menyebutkan, 28 negara, termasuk Tiongkok, Chili, Maroko, dan Uni Emirat Arab, mendukung resolusi tersebut.

Sementara enam negara, termasuk Jerman dan Amerika Serikat, memberikan suara menentang resolusi tersebut. Lainnya, 13 negara abstain, termasuk Perancis, India, dan Jepang.

Resolusi diajukan oleh Pakistan atas nama semua negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), kecuali Albania, menekankan “perlunya menjamin akuntabilitas atas semua pelanggaran hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional untuk mengakhiri impunitas”.

Mereka juga menyerukan “gencatan senjata segera dan akses bantuan kemanusiaan darurat segera”.

Resolusi tersebut menyatakan “keprihatinan besar atas laporan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional, termasuk kemungkinan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah pendudukan Palestina”.

Meirav Eilon Shahar, perwakilan tetap Israel untuk PBB di Jenewa, menuduh Dewan HAM PBB “telah lama meninggalkan rakyat Israel dan lama membela Hamas”.

“Menurut resolusi yang Anda sampaikan hari ini, Israel tidak mempunyai hak untuk melindungi rakyatnya, sementara Hamas mempunyai hak untuk membunuh dan menyiksa warga Israel yang tidak bersalah,” katanya menjelang pemungutan suara.

“Suara untuk ya adalah suara untuk Hamas,” ujarnya.

Sebelum pemungutan suara, Amerika Serikat berjanji akan memberikan suara menentang resolusi tersebut, karena tidak termasuk kecaman terhadap operasi militer yang dilakukan gerakan Perlawanan Palestina Hamas pada 7 Oktober.

Namun, perwakilan tetap AS di Dewan Keamanan, Michèle Taylor mengatakan bahwa “terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam konflik ini”, dan mengakui bahwa “Israel belum berbuat cukup untuk mengurangi kerugian sipil”.

Sementara itu, Duta Besar Palestina Ibrahim Mohammad Khraishi mengatakan kepada Badan PBB tersebut, sebelum pemungutan suara, “Kami membutuhkan Anda semua untuk sadar dan menghentikan genosida ini, sebuah genosida yang disiarkan televisi di seluruh dunia.” (T/RS2/R1)

Mi’raj News Agency (MINA)