DIN: BELA NEGARA ADALAH HAK ASASI WARGA NEGARA

MUI, Prof. Dr. Din Syamsudin (Foto : Khudzaifah)" width="300" height="208" /> Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Prof. Dr. Din Syamsudin (Foto : Khudzaifah)

Jakarta, 4 Muharram 1437/17 Oktober 2015 (MINA) – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), Prof. Dr. Din Syamsudin menilai bela negara merupakan kewajiban dan hak asasi setiap warga negara, namun dalam keadaan sekarang jangan-jangan pemerintah dulu yang harus ikut pelatihan bela negara. Lihat misalnya kecenderungan menjual aset-aset penting negara kepada asing.

“Tidak hanya bela negara untuk pertahanan-keamanan, menghindari aksi memperlemah bangsa dan negara, tapi juga bela negara dari serangan ekonomi dan budaya dari negara, termasuk bela negara menentang penjualan aset bangsa kepada fihak asing.”

“Secara prinsipil saya mendukung hak bela negara, itu ada dalam konstitusi, dan di negara manapun ada pengaturan hak bela negara seperti ini,” kata Din yang baru saja mengakhiri masa jabatan sebagai Ketua Umum MUI dan Ketua Umum PP Muhammadiyah, ketika ditanya usai pertemuan Wantim MUI, Jumat petang.

Namun demikian ia mengakui secara rinci belum mendalami konsep bela negara yang akan dilaksanakan pemerintah sekarang, yang menimbulkan kontroversi pada sementara fihak.

Perlu ditegaskan, misalnya bela negara itu bukan militerisasi atau latihan kemiliran saja.

“Bagi saya hak bela negara itu secara esensial termasuk dan kewajiban bagi setiap warga negara. Itu bagus. Ada dasar konstitusionalnya. Di negara manapun kewajiban bela negara adalah kewajiban asasi setiap warga negara. Tinggal nanti bagaimana bentuk implementasinya,” kata Din menjelaskan

“Membela negara kewajiban dasar dan bisa dilakukan dalam berbagai pendekatan sesuai visi masing-masing jika ada masalah terkait nama bangsa, right or wrong is my country. Demikian juga kita kemudian tidak ikut menjelekkan negara kita pada luar,” jelasnya.

“Jangan bela negara hanya disuruh baris-berbaris pasang senjata. Itu juga iya, tapi sekarang serangannya ekonomi dan politik.”

“Maka, kewajiban bela negara yang perlu dikembangkan harus membidik rakyat-rakyat agar jangan mudah menyampaikan informasi dan menguntungkan pihak asing. Jangan memberi peluang pada asing terlalu banyak”, kata Din yang sekarang aktif dalam berbagai organisasi perdamaian dan organisasi lintas agama internasional.

Din berharap program bela negara dapat mencegah individu yang berpotensi membocorkan rahasia negara. Sebab, tindakan yang menguntungkan pihak asing itu dapat meruntuhkan kedaulatan negara.

“Itu kan meruntuhkan kedaulatan negara, jangan memberi peluang asing terlalu banyak. Ini jangan-jangan pemerintah yang harus bela negara terlebih dahulu,” tutup Din sembari tersenyum. (L/P002/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)