Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Din: Kerusakan Lingkungan dari Pemindahan Ibu Kota Baru Tak Terelakkan

Rendi Setiawan - Jumat, 31 Januari 2020 - 14:57 WIB

Jumat, 31 Januari 2020 - 14:57 WIB

9 Views

Jakarta, MINA – Ketua Kehormatan Presidium Inter Religious Center (IRC) Prof Din Syamsuddin tak menafikan adanya dampak kerusakan lingkungan atas pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara di Kalimantan.

Menurut Din, pemindahan ibu kota bukan hanya berdampak pada lokasi ibu kotanya, tetapi juga pada daerah-daerah sekitarnya karena adanya perpindahan sejumlah besar orang ke wilayah itu.

“Ini yang menjadi konsen kawan-kawan dari luar negeri. Mereka bertanya, apakah (pemindahan ibu kota) itu tidak berdampak pada perusakan hutan? Saya jawab pasti, namanya membuka kota berarti membuka hutan,” kata Din kepada MINA di sela-sela acara Prakarsa Lintas Agama untuk Hutan Tropis di Jakarta, Kamis (30/1).

“Dalam dampak lebih luas, itu akan diikuti efek domino sistemiknya orang akan datang ke sekitar wilayah itu. Nah maka hal itu tidak dielakkan akan merusak hutan tropis yang ada di Kalimantan,” katanya menambahkan.

Baca Juga: Prediksi Cuaca Jakarta Akhir Pekan Ini Diguyur Hujan 

Menurut Din, apa pun yang dipilih oleh pemerintah dalam hal pemindahan ibu kota, harus ada Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), baik kerusakan hutan maupun kerusakan ekologis lainnya seperti Kalimantan kan banyak sungai-sungai besar. Ini semua harus diperhitungkan, tidak bisa diabaikan begitu saja.

“Presiden mungkin punya keinginannya sendiri, tapi kan tidak bisa semena-mena seperti itu. Yang paling penting harus ada studi-studi yang intensif. Menurut hemat saya itu tidak mungkin tanpa persetuan DPR. DPR-nya juga harus menyuarakan suara rakyat,” katanya.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa sebagian wilayah dua Kabupaten, yaitu Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar), di Kalimantan Timur (Kaltim), sebagai kawasan ibu kota baru pemerintahan.

Dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019), Jokowi menyimpulkan bahwa sebagian wilayah kedua kabupaten tersebut, PPU dan Kukar, adalah “Yang paling ideal”, dan pemerintah telah melakukan pengkajian terhadap sejumlah calon kawasan ibu kota di Pulau Kalimantan. (L/R2)

Baca Juga: Menag Tekankan Pentingnya Diplomasi Agama dan Green Theology untuk Pelestarian Lingkungan

Mi’raj News Agency (MINA)

Rekomendasi untuk Anda

Indonesia
Indonesia
Indonesia
Indonesia
MINA Preneur
Indonesia