Direktur Telkom : Pengembangan UKM Perlu Dukungan Ekonomi Digital

Yagyakarta, 27 Jumadil Awwal 1437/6 Maret 2016 (MINA) – Direktur Enterprise and Business Service PT. Telkom Indonesia, Muhammad Awaluddin mengatakan, yang masih menjadi kendala UKM-UKM di Indonesia saat ini untuk mengembangkan usahanya adalah belum semuanya bisa beralih ke ekonomi digital.

“Hal ini setidaknya dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu permasalahan modal, kualitas perdagangan, dan tingkat kompetensi yang masih lemah.”  Kata Awaluddin pada seminar nasional bertajuk “Young Future With Technology and Morality” di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Demikian laman resmi UMY yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Ahad.

Ia mengemukakan, Presiden Joko Widodo memiliki misi untuk menjadikan Indonesia sebagai energi digital Asia. Salah satu cara pendukung untuk mewujudkan misi tersebut adalah melalui ekonomi digital. Karena ekonomi digital merupakan sebuah kemampuan dalam berinovasi dan memunculkan kreatifitas-kreatifitas bisnis baru dengan memanfaatkan teknologi.

Awaluddin juga mengungkapkan bahwa sudah seharusnya dukungan ekonomi di Indonesia saat ini tidak hanya didorong melalui people to people, namun beralih ke teknologi digital. Kekuatan sosial media juga turut mempengaruhi arus ekonomi digital. “Pengguna sosial media di Indonesia saat ini kurang lebih 100 juta pengguna, dengan jumlah pengguna sosial media yang cukup besar tersebut seharusnya dapat mendukung terciptanya praktek ekonomi digital,” ungkapnya.

Terlepas dari keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan teknologi digital, hampir tiga perempat dari UKM di Indonesia kehilangan kesempatan untuk menikmati keuntungan dari teknologi digital. Lebih dari sepertiga UKM di Indonesia atau sejumlah 36 persen masih offline, sepertiga lainnya atau setara dengan 37 persen hanya memiliki kemampuan online yang sangat mendasar, yaitu seperti komputer atau akses broadband.

“Hanya sebagian kecil atau sekitar 18 persen yang memiliki kemampuan online menengah atau menggunakan jejaring web atau media sosial, dan kurang dari sepersepuluh atau 9 persen merupakan bisnis online lanjutan dengan kemampuan e-commerce,” tambahnya.

Selain membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam melakukan ekonomi digital guna mewujudkan Indonesia sebagai negara energi digital Asia, dukungan akses dari pemerintah dalam hal birokrasi perizinan turut harus dilakukan.

“Pemerintah juga harus ikut melakukan perubahan dalam hal birokrasi perizinan usaha, sudah saatnya Pemerintah menjalankan e-government dengan lebih baik lagi, guna mendukung terwujudnya Indonesia sebagai energi digital Asia,” pungkasnya. (ImaP2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)