Dosen FH UI: Krisis Rohingya Adalah Produk Imperialisme

Depok, MINA – Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Bono Priambodo mengatakan, krisis kemanusiaan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir di Rakhine State, Myanmar adalah produk dari imperialisme.

Hal itu disampaikan Bono saat diskusi publik bertemakan “Rohingya: Apa, Mengapa, dan Bagaimana?” yang diselenggarakan oleh LDKN SALAM Universitas Indonesia (UI) bekerja sama dengan PMII UI, dan Pemuda Masyarakat Pancasila di Gedung Engineering Center 303 Fakultas Teknik UI, Depok, Senin (2/10).

“Krisis Rohingya ini sebetulnya sangat klasik. Krisis ini menunjukan bahwa imperialisme masih merajalela di tengah-tengah kita. Di semua lapisan masyarakat, di seluruh pelosok bumi, Rohingya jelas adalah produk imperialisme,” ujar Bono.

Kepala Orkad Masyarakat Pancasila itu menegaskan, sikap seseorang terhadap imperialisme hanya ada satu, yaitu lawan. Seharusnya, kata dia, bagaimana caranya diplomasi, dari mulai diplomasi menggunakan kalimat sampai dengan menggunakan kekuatan, harus ditunjukkan untuk hal ini.

“Jika kita menerima seluruh manusia sebagai saudara, dan Rohingya adalah salah satu saudara kita, maka kita katakan ‘Hey pemerintah Myanmar, perlakukan orang Rohingya sebagai saudara kalian’. Atau jika kalian (pemerintah Myanmar) tidak bisa melakukan hal itu, maka jangan usir mereka dari tanah mereka,” katanya.

Bono melanjutkan, meskipun seseorang memiliki hukum tanah, seseorang memiliki administrasi tanah, tetapi pada hakikatnya, tanah diciptakan oleh Allah untuk seluruh manusia tanpa terkecuali.

“Allah berikan tanah kepada manusia untuk diolah. Saya kira ini sudah dilakukan oleh orang Rohingya yang kebanyakan dari mereka bertani,” katanya.

Di akhir penyampaiannya, Bono mengimbau kepada siapa saja yang mengaku cinta Pancasila, cinta Indonesia, maka harus siap melaksanakan politik bebas dan aktif.

“Jika teman-teman masih suka menyebut diri cinta Indonesia, dan jika teman-teman merasa bisa menerima Pancasila, maka solusi bagi masalah Rohingya cuma satu, seperti apa yang dikatakan oleh pendahulu kita, yaitu kita menghadapinya dengan cara bebas dan aktif. Kita seharusnya mendorong pemerintah kita untuk melaksanakan politik luar negeri itu tadi,” pungkasnya. (L/R06/RS3)

Mi’raj News Agency (MINA)