DPR Minta Pemerintah Tidak Sembarangan Endors Obat COVID-19 

Jakarta, MINA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menanggapi pernyataan Menteri BUMN  yang menyebutkan  Ivermectin sebagai obat terapi COVID-19 menimbulkan polemik.

Ia meminta pemerintah agar jangan sembarangan memberikan  endorsement terkait obat terapi COVID-19,  jika belum ada pembuktian ilmiah.

“Sebagai pihak yang. paling berwenang dalam menangani pandemi, pemerintah harus berhati-hati dalam membuat  pernyataan atau kebijakan. Pastikan  setiap pernyataan yang keluar ke publik harus didukung oleh data dan fakta yang akurat. Jangan sembarangan meng-endorse sejenis obat sebagai  terapi COIVID-19, padahal belum melalui rangkaian uji klinis yang standar,” kata Netty dalam keterangan media, Kamis (24/06).

Menurutnya,  BPOM sebagai pemegang otoritas peredaran obat memberikan izin edar obat Ivermectin sebagai obat cacing, bukan terapi pengobatan COVID-19.

Baca Juga: AWG Gelar Webinar Menulis tentang Baitul Maqdis

“Negara-negara yang pernah memakai Ivermectin sebagai obat COVID-19 sudah menghentikan penggunaannya. Kenapa pemerintah  justru  mengendorse sebagai obat COVID-19 dan bahkan akan menyiapkan produksinya secara massal? Bukankah izin edar yang dikeluarkan BPOM adalah sebagai obat cacing?” tambahnya.

Ia berharap penanganan COVID-19 mengedepankan prinsip kejujuran dan transparansi dalam setiap  kebijakan  dan langkah apapun yang diambil.

“Pemerintah harus jujur dan transparan   dalam mengambil setiap kebijakan agar tidak  menimbulkan polemik dan resistensi di masyarakat. Saat ini masyarakat sedang sensitif dan jenuh dengan keadaan pandemi yang berkepanjangan. Pemerintah dan para pejabat harus cermat dan peka dalam menghadapi suasana kejiwaan masyarakat. Pejabat pemerintah salah sedikit dalam membuat pernyataan akan menimbulkan kegaduhan  publik,” katanya.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar  penanganan pandemi berpegang pada prinsip  scientific based policy, untuk tujuan keselamatan  rakyat, bukan untuk motif politik maupun ekonomi.

Baca Juga: 30 WNI dari Suriah Kembali Dievakuasi ke Indonesia   

“Jangan sampai melonjaknya kasus COVID-19 dijadikan peluang sebagian pihak untuk mencari keuntungan. Jangan ada moral hazard dalam menangani pandemi COVID-19 ini untuk mencapai tujuan politik atau ekonomi. Pastikan semua kebijakan berprinsip scientific based policy, untuk tujuan  keselamatan  rakyat,” tambahnya. (R/R5/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Banjir di Makasar Rendam Rumah Dinas Gubernur dan Kapolda