DPR, Pemerintah Bahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Jakarta, MINA – Komisi VIII DPR RI bersama enam kementerian, Senin (11/9), melakukan rapat kerja (raker) membahas soal Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Kementerian yang ikut dalam pembahasan diantaranya Kemneterian Dalam Negeri, Kementerian Peberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial‎, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersama-sama akan membahas komitmen untuk menjaga perlindungan kekerasan terhadap manusia yang dijamin dalam UUD 1945 yang harus diatur melalui RUU inisiatif tentang Penghapusan Kekerasan Seksual,” ujar Anggota Komisi VIII Noor Achmad.

Noor Achmad beralasan, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual perlu dibahas mengingat peraturan perundang-undangan yang tersedia dirasa belum sepenuhnya mampu merespon fakta kekerasan seksual.

“Masih ada kekosongan hukum yang menjadi celah kriminalisasi baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain,” katanya.

Noor Achmad menegaskan, selain masih adanya kekosongan hukum yang menjadi celah kriminalisasi, juga belum adanya mekanisme yang jelas terkait pemulihan dalam makna luas bagi korban serta belum tersedianya mekanisme untuk memastikan pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya.

Selanjutnya, kata Noor Achmad, kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi setiap tempat dan waktu tergolong cukup tinggi. Kondisi ini tentu merupakan pelanggaran HAM.

“Ini adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak boleh diabaikan,” tegasnya.

Noor Achmad berharap, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi payung hukum yang akan memberikan kejelasan, kepastian hukum, dan pencegahan kekerasan seksual. (L/R06/P2)