Gaza, MINA – Media Israel melaporkan Kabinet keamanan Israel melakukan pemungutan suara pada Kamis (21/11) malam untuk membentuk tim yang akan mengawasi implementasi fase kedua perjanjian gencatan senjata Gaza.
Tim tersebut akan terdiri dari Menteri Luar Negeri Gideon Sa’ar, Menteri Kehakiman Yariv Levin, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir. Quds News melaporkan.
Smotrich dan Ben Gvir, merupakan menteri berhaluan kanan ekstrem yang telah berulang kali menyerukan pendudukan Gaza dan pengusiran paksa.
Awal tahun ini, Belanda menyatakan kedua menteri tersebut persona non grata di 29 negara di Wilayah Schengen Eropa karena sikap anti-Palestina mereka.
Baca Juga: Mantan Jubir Militer Akui Israel Kalah di Medsos, Serukan Propaganda Baru
Smotrich mengklaim Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari Israel, dan ingin membangun kembali permukiman Israel di sana dengan cara yang jauh lebih besar daripada permukiman Gush Katif sebelumnya.
Ia juga mengatakan Israel harus membahas kebangkitan permukiman di Gaza setelah perang dan mendorong “emigrasi sukarela” warga Palestina, yaitu pemindahan paksa dari Gaza.
Ia berulang kali mengatakan bantuan harus diblokir dan tidak ada sebutir gandum pun yang boleh masuk ke Gaza, dan kelaparan digunakan sebagai taktik “tekanan”.
Ben-Gvir berkata, tidak ada kesepakatan, tidak ada gencatan senjata, tidak ada bantuan, hanya pertempuran yang terus berlanjut.
Baca Juga: Pemerintah Gaza Gagalkan Selundupkan Narkotika di Truk Bantuan
Ia mengatakan tidak ada bantuan kemanusiaan yang boleh masuk ke Gaza dan tidak ada alasan bagi satu gram makanan atau bantuan pun untuk masuk ke Gaza.
Ia menganjurkan pendudukan penuh atas Gaza, mendorong pemindahan paksa warga Palestina, dan menentang kesepakatan gencatan senjata parsial.
Ben-Gvir dan Smotrich berulang kali mengancam akan meninggalkan pemerintahan jika gencatan senjata Gaza ditandatangani.
Pada Senin (17/11), Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi rancangan AS yang memberi wewenang kepada otoritas transisi yang dipimpin Trump untuk sementara waktu memerintah Gaza dan mengerahkan pasukan internasional yang diberi mandat untuk “mendemiliterisasi” Jalur Gaza yang dilanda perang dan membangunnya kembali.
Baca Juga: UNICEF Ungkap Jumlah Anak Gaza yang Syahid Setiap Hari di Masa Gencatan Senjata
Resolusi tersebut ditolak warga Palestina dan pakar hukum karena memperkenalkan “perwalian” asing baru atas Gaza, yang oleh banyak kritikus digambarkan sebagai bentuk kolonialisme baru. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: UNICEF: Dua Anak Syahid Setiap Hari di Gaza Meski Gencatan Senjata
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur