Dubes Palestina Ajak Masyarakat Internasional Lebih Masif Lawan Israel

Jakarta, MINA – Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun mengajak masyarakat internasional agar dapat bergerak lebih masif melawan Israel.

“Saya telah hidup 30 tahun di dunia diplomasi, ratusan bahkan ribuan resolusi-resolusi yang berisi pengutukan, ancaman, peringatan terhadap Israel, berapa banyak dari resolusi tersebut yang terealisasi? Semua itu tidak pernah membuat Israel terancam sehingga membatalkan rencananya,” kata Dubes Al Shun dalam wawancara khusus dengan MINA pada Senin (22/6).

Pernyataan Dubes Palestina tersebut juga menyikapi rencana aneksasi Tepi Barat oleh Israel baru-baru ini. Dia meminta mobilisasi masif secara terpadu dari masyarakat dunia melawan aneksasi.

Menurutnya, bahasa diplomatis tidaklah menjadi satu-satunya untuk solusi ini, rakyat Palestina di Al-Quds, Tepi Barat, Jalur Gaza, semakin yakin dengan cara perlawanan, karena mereka memahami Israel akan lebih mengerti.

“Saya hidup dan menyaksikan peristiwa tahun 1967, saya mengerti karakter Israel, mereka tidak akan mengerti perasaan, mereka hanya tahu bahasa kekerasan dan perampasan. Maka karena itu, masyarakat internasional seyogyanya bisa bergerak lebih masif melawan Israel,” ujarnya.

Dubes Palestina mengatakan, dunia tahu Israel melanggar dan melampaui batas, bahkan tidak menghiraukan masyarakat internasional dengan mencaplok wilayah Palestina sebanyak 22 persen milik Negara Palestina.

“Dengan dukungan AS dan diamnya Uni Eropa saat itu, 22 persen dengan mudah Israel mendapatkan 22 persen tersebut yang mencakup wilayah Al-Quds, Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Lembah Golen juga bukit sinai dan sebagian tanah Lebanon,” kata Al Shun.

Beberapa bulan terakhir Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lebih dari satu kesempatan menegaskan untuk memulai aneksasi 30 persen wilayah Tepi Barat pada awal Juli mendatang, termasuk semua bagian Yerusalem Timur yang selama ini diimpikan Palestina sebagai ibu kota negara mereka saat nantinya merdeka.

Aneksasi atau pencaplokan wilayah Tepi Barat merupakan bagian dari rencana perdamaian Timur Tengah atau “Kesepakatan Abad Ini” yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 28 Januari lalu. Sebagai barter atas pengakuan Palestina sebagai negara merdeka yang berdaulat, AS menawarkan Yerusalem adalah ibu kota Israel yang tidak terbagi.

Selain itu, dalam proposal Trump, Israel akan mencaplok 30-40 persen tanah dari Tepi Barat. Sementara, wilayah Palestina yang kian sempit dalam rancangan itu tinggal berupa noktah-noktah yang dihubungkan oleh jembatan dan terowongan.

Sementara pihak Palestina terus meningkatkan perlawanan dan penolakan terhadap rencana aneksasi. Sejumlah peringatan internasional juga mengecam tindakan Israel dan mengatakan bahwa aneksasi akan menghapus kemungkinan solusi konflik dengan prinsip dua negara.(L/R6/R1)

Mi’raj News Agency (MINA)