Bangkok, 23 Muharram 1437/5 November 2015 – Masih ingat dengan gerakan Buddha radikal Ma Ba Tha yang mengampanyekan Myanmar sebagai negara Buddha dan menyerang komunitas minoritas, terutama Muslim? Kini, gerakan serupa, yang mengkhawatirkan itu, menjalar di negara tetangga, yakni Thailand.
Sebuah kampanye untuk menjadikan Buddha sebagai agama negara Thailand telah digembleng oleh gerakan Buddha radikal di Myanmar, yang dituduh telah memicu ketegangan agama dan sentimen anti-Islam di ‘Negeri Gajah Putih’.
Para pakar mengatakan, seperi dilansir di Channel News Asia, Rabu (4/11), kampanye itu bisa menarik junta militer Thailand, yang sedang berjuang menghimpun popularitas 18 bulan setelah melancarkan aksi kudeta tak berdarah terhadap rezim mantan Pedana Menteri Yingluck Shinawatra.
Selain itu, gerakan Buddha radikal dipandang dapat memicuh berkembangnya sentimen anti-Muslim di Thailand, negara yang selama ini membanggakan diri dengan toleransi beragama.
Baca Juga: Inggris Hormati Putusan ICC, Belanda Siap Tangkap Netanyahu
Sementara umat Buddha merupakan mayoritas di kedua negara, Thailand sejauh ini telah menghindari kekerasan atas nama agama di tataran nasional, yang telah menewaskan ratusan orang di Myanmar, kebanyakan dari komunitas Muslim.
Namun sekarang, para penggalang kampanye di Thailand menginginkan Buddhisme ditetapkan sebagai agama resmi negara itu dalam konstitusi yang baru. Mereka menarik inspirasi dari Ma Ba Tha, sekelompok biksu berpengaruh yang mendorong pemerintah Myanmar meloloskan legislasi pro-Buddha.
“Apa yang terjadi di Myanmar menegaskan kecurigaan kami bahwa Buddhisme terancam dengan berbagai cara yang halus,” klaim Banjob Bannaruji, pengampanye yang memimpin Komite untuk Mempromosikan Buddhisme sebagai Agama Negara (Committee to Promote Buddhism as the State Religion).
Banjob menyatakan masyarakat Buddha Thaliand telah mendorong undang-undang agama tersebut selama beberapa dekade. Keberhasilan rekan mereka di Myanmar telah menyemangati umat Buddha Thailand untuk mempercepat upaya konkret dalam mewujudkan misi mereka.
Baca Juga: Guido Crosseto: Kami akan Tangkap Netanyahu Jika Berkunjung ke Italia
Konstitusi Thailand dibatalkan setelah militer merebut kekuasaan Mei 2014 dan menujukkan sebuah komite untuk menulis yang baru. Konstitusi yang baru harus melewati sebuah referendum sebelum pemilihan umum, yang amat mungkin dilaksanakan pada 2017.
Kini umat Buddha Thailand melihat celah untuk memasukkan kepentingan mereka di dalam konstitusi baru. Upaya sebelumnya untuk memasukkan agama Buddha sebagai agama negara dalam konstitusi 2007, yang ditulis setelah kudeta militer sebelumnya, telah berjalan tanpa arah atau hasil.
“Tapi para pengampanye memiliki kesempatan yang lebih baik kali ini,” ungkap Ekachai Chainuvati, ahli hukum tata negara pada Siam University di Bangkok.
Amorn Wanichwiwatana, juru bicara Komite Penyusunan Naskah Konstitusi, menolak mengomentari kemungkinan ide yang diajukan atau yang diperjuangkan oleh kelompok Buddha bakal diadopsi. “Tapi kita harus mendengarkan setiap saran,” kilahnya.
Baca Juga: Militer Israel Akui Kekurangan Tentara dan Kewalahan Hadapi Gaza
Diterpa Skandal
Pemerintah Myanmar yang didukung militer tahun ini melewati empat apa yang disebut undang-undang ‘perlindungan ras dan agama’, yang diinstruksikan oleh kalangan Ma Ba Tha. Kelompok hak asasi manusia menilai undang-undang itu mendiskriminasi komunitas Muslim dan perempuan.
Namun di lain sisi, saat pengaruh Ma Ba Tha terus tumbuh, Buddhisme Thailand diguncang oleh skandal. Para biksu telah dituduh terlibat tindakan pencurian, penimbunan narkotika, atau berhubungan seks, mendorong banyak pihak menyerukan penyelidikan terhadap agama tersebut.
Komisi yang dipimpin Banjob berencana untuk mengumpulkan satu juta tanda tangan di fungsi-fungsi keagamaan dan melalui internet untuk mengajukan petisi kepada Komite Penyusunan Naskah Konstitusi.
Baca Juga: ICC Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Netanyahu dan Gallant
Sementara itu, Sunai Phasuk, seorang peneliti Thailand untuk Human Rights Watch (HRW), mengatakan ada peningkatan rasa kecurigaan terhadap umat Islam di ‘Negeri Gajah Putih’.
Protes baru-baru ini oleh para biksu dan orang awam telah menghentikan proses pembangunan masjid dan pabrik makanan halal di Thailand Utara.
Thailand memiliki sekitar 350 ribu biksu dan, menurut data 2010, agama Buddha adalah yang terbesar, hampir 95% dari sekitar 66 juta jiwa total penduduk negara itu. Sementara umat Muslim menjadi agama terbesar kedua yakni sekitar 5,8%. (T/P022/R02)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Trump Disebut Menentang Rencana Israel Aneksasi Tepi Barat