Facebook Blokir Tujuh Akun Wartawan Palestina

Al-Quds, 25 Dzulhijjah 1437/27 September 2016 (MINA) -Perusahaan media sosial Facebook memblokir tujuh akun FB karena dianggap berisi hasutan terhadap Pemerintah Israel.

Sumber Independent pada Senin (26/9) melaporkan, Facebook telah menangguhkan akun wartawan dan editor yang biasa menggugah berita-berita seputar Palestina, sebagai hasil dari kesepakatan baru antara perusahaan media sosial itu dengan Pemerintah Israel.

Pemerintah Israel menyebut, penghentian itu untuk mengatasi hasutan sebagai bagian dari alat sensor pemerintahnya.

Akun empat editor di Shehab News Agency Tepi Barat, diketahui telah mencapai 6,3 juta orang melalui halaman Facebook-nya, dan tiga wartawan dari Quds News Network, mencapai 5,1 juta orang.

Kedua akun medsos itu secara rutin mengunggah berita-berita seputar perjuangan di wilayah Palestina serta aksi-aksi Israel terhadap warga, di samping ada juga tema hiburan dan fitur lainnya.

Nisreen Al-Khatib, seorang penerjemah dan wartawan di Quds News Network, mengatakan kepada Aljazeera bahwa organisasinya percaya bahwa pemblokiran terjadi setelah pertemuan antara perwakilan Facebook dan menteri Pemerintah Israel awal bulan ini, untuk membahas bagaimana mengatasi posting pada akun sosmed yang menghasut kekerasan Israel.

Israel mulai menyusun undang-undang untuk memaksa perusahaan untuk menghapus konten yang dikatakan dapat memicu serentetan serangan Palestina.

Menteri Dalam Negeri Israel Gilad Erdan mengatakan, pertemuan itu berhasil dan bahwa Facebook telah setuju untuk membuat tim untuk “mencari cara terbaik memantau dan menghapus konten,” meskipun tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan.

Tidak jelas apakah undang-undang yang diusulkan telah diumumkan sebagai hasil dari pertemuan tersebut.

Sementara itu, kelompok hak digital mengatakan, undang-undang tersebut akan mustahil untuk ditegakkan.

Setidaknya 150 warga Palestina telah ditangkap dalam beberapa bulan terakhir untuk dugaan ‘hasutan’ melalui media sosial, Palestina Information Centre mengatakan.

Warga sipil, aktivis dan jurnalis menjadi target penangkapan karena postingan yang mengkritik aksi-aksi Israel dan dapat menghasut kekerasan.

Padahal tidak ada preseden hukum di Israel untuk kasus pelanggaran yang berkaitan dengan posting online. (T/P4/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)