Nusa Dua, MINA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan, pertemuan antar Parlemen Dunia dalam Konferensi World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals adalah momentum yang tepat untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan Rohingya di Wilayah Rakhine, Myanmar.
Demikian disampaikan Fahri Hamzah disela-sela World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals (SDGs) di Nusa Dua, Bali, Rabu (6/9).
Menurut Fahri, menyelamatkan masa depan etnis Rohingya adalah bagian dari konsolidasi demokrasi. Sebab, masalah di Rohingya adalah masalah multikultur dimana seharusnya kaum minoritas dilindungi hak-haknya.
Ia menilai, kegagalan dalam mengelola perbedaan antar etnis hingga terjadi diskriminasi dan kekerasan etnis di Rohingya, berbahaya bagi demokrasi di Myanmar.
Baca Juga: Menag RI dan Dubes Sudan Bahas Kerja Sama Pendidikan
“Kita melihat dan ada penyelidikan awal bahwa militer Myanmar terlibat dalam kekerasan bersenjata, dimana mereka secara komando dan terorganisir menyisir penduduk, melakukan kekerasan, membunuh dan mengusir ratusan ribu penduduk. Kalau informasi ini benar, maka masalah Myanmar bukan lagi masalah biasa, tapi bentuk kejahatan kemanusiaan,” ujarnya.
Fahri menambahkan, jika hal itu terbukti maka Myanmar bisa diberi sanksi oleh ASEAN dan dunia. Bahkan bisa diseret ke Mahkamah Internasional atas pelanggaran HAM.
Fahri pun mendorong parlemen yang hadir dalam kesempatan ini untuk melakukan inisiasi bersama guna menyelesaikan masalah kemanusiaan di Myanmar. Dirinya pun menginisiasi pertemuan antara delegasi Indonesia, Turki, dan Bangladesh.
“Ada Bangladesh, negara tetangga Myanmar yang hingga hari ini masih enggan membuka perbatasannya menampung pengungsi Rohingya. Ada delegasi dari Turki dimana negara tersebut yang terlihat paling menonjol dalam menginisiasi bantuan kemanusiaan di Rohingya,” katanya.
Baca Juga: Mendikti Sampaikan Tiga Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi Indonesia
Salah satu peranan Turki yang paling menonjol, kata Fahri, adalah melakukan tekanan politik dan militer ke Myanmar. Sayangnya, parlemen Myanmar tak hadir dalam pertemuan parlemen dunia yang sedang berlangsung. (RT/R06/RS2)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Kedutaan Besar Sudan Sediakan Pengajar Bahasa Arab untuk Pondok Pesantren