Gedung Putih Ancam PHK Massal Jika Kongres Tak Setujui Anggaran Sebelum 1 Oktober

Washington, MINA – Gedung Putih mengancam akan melakukan pemecatan hubungan kerja (PHK) massal terhadap pegawai pemerintah Amerika Serikat jika Kongres tidak meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) pengeluaran sebelum 1 Oktober 2025.

Ancaman itu muncul di tengah kebuntuan antara Partai Republik dan Demokrat terkait pendanaan pemerintah, yang meningkatkan risiko penutupan pemerintahan (government shutdown).

Memo internal Kantor Manajemen dan Anggaran AS, menyebut bahwa pemerintah siap mengambil langkah mulai dari merumahkan pegawai hingga PHK penuh jika program-program federal tidak memiliki pendanaan dan tidak termasuk prioritas presiden. Al-Jazeera melaporkan.

“Sehubungan dengan program-program Federal yang pendanaannya akan berakhir dan yang tak didanai, program-program tersebut tak lagi diwajibkan undang-undang untuk dilaksanakan,” bunyi memo tersebut.

Baca Juga: Tegas pada Koruptor, Xi Jinping Pecat Dua Jenderal dan Tujuh Pejabat Militer

Lebih lanjut, memo itu menegaskan lembaga-lembaga federal akan diarahkan untuk memberikan pemberitahuan pengurangan masa kerja bagi semua pegawai dalam program, proyek, atau kegiatan yang pendanaannya akan habis pada 1 Oktober, tak punya sumber alternatif, dan tidak sesuai prioritas presiden.

Anggaran pemerintah hampir habis, sementara DPR yang dikuasai Partai Republik telah mengesahkan RUU jangka pendek untuk mendanai pemerintah hingga 21 November. Namun, Senat yang dikuasai Demokrat menolak proposal tersebut, sehingga krisis anggaran berpotensi memaksa tindakan drastis dari Gedung Putih.

Memo ini dianggap sebagai tekanan signifikan terhadap Partai Demokrat, dengan menekankan bahwa mereka akan menanggung risiko jika PHK massal terjadi.

Pemimpin Minoritas Senat, Chuck Schumer, dan pemimpin Minoritas DPR, Hakeem Jeffries, mengecam langkah ini sebagai bentuk intimidasi politik.

Baca Juga: Presiden Kolombia Tuding AS Langgar Kedaulatan Wilayah Lautnya 

“Ini upaya intimidasi. Donald Trump telah memecat pegawai federal sejak hari pertama, bukan untuk memerintah, tetapi untuk menakut-nakuti,” ujar Schumer.

Menurut Schumer, pemecatan yang tidak diperlukan kemungkinan akan dibatalkan melalui pengadilan, atau pemerintah akan mempekerjakan kembali pegawai yang terdampak, seperti yang pernah dilakukan sebelumnya.

Jika RUU anggaran tidak segera disetujui, banyak program federal akan terhenti, pegawai dirumahkan, dan layanan publik dapat terganggu secara signifikan. Ancaman ini menyoroti ketegangan politik yang terus memanas antara partai yang berbeda dalam Kongres AS menjelang tenggat 1 Oktober. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: 86 WNI Ditangkap Polisi Kamboja Usai Selamatkan Diri dari Sindikat Online Scam