Google Chrome Promosikan LGBT+, MIT Desak Komdigi Segera Blokir

Jakarta, MINA – Masyarakat Informasi Teknologi (MIT) menyampaikan protes keras terhadap Google. MIT menemukan fitur di browser Google Chrome yang mempromosikan gerakan LGBT+. Fitur ini terdapat di menu kustomisasi tema dan sudah tersedia sejak 1 Juni 2022.

MIT menilai, langkah Google ini tidak sesuai dengan norma, moral, etika, agama, dan nilai yang dianut masyarakat Indonesia.

Sejak 2022, Google Chrome menawarkan tema kustomisasi buatan seniman LGBT+ sebagai bagian dari perayaan Bulan Kebanggaan (Pride Month). Tema-tema ini menggambarkan kehidupan dan pengalaman komunitas LGBT+.

Google menyebut hal itu sebagai bentuk merayakan keragaman dan inklusivitas. Tapi bagi MIT, ini justru jadi cara Google mempromosikan perilaku penyimpangan sosial yang tidak sesuai dengan norma, moral, etika, agama, dan nilai yang dianut di tengah-tengah masyarakat.

“LGBT merupakan perilaku penyimpangan sosial yang hanya menambah masalah baru di tengah kondisi moral dan sosial generasi muda yang kian terpuruk,” tegas Teuku Farhan, Direktur Eksekutif MIT.

Selain itu, MIT juga menemukan fakta mengejutkan bahwa Google ternyata belum terdaftar dan tidak tercantum dalam izin PSE asing di website resmi PSE Komdigi (diakses 21 Februari 2025, link: https://pse.komdigi.go.id/home/pse-asing). Padahal, perusahaan teknologi lain seperti Yahoo, Alibaba, dan Microsoft Bing sudah mematuhi aturan ini. Ini bukti bahwa Google beroperasi secara ilegal di Indonesia.

“Google tidak hanya mempromosikan nilai-nilai yang bertentangan dengan norma dan agama, tapi juga melanggar hukum dengan beroperasi tanpa izin PSE termasuk mencabut izin aplikasi game judi online yang samoai saat ini masih mendapat izin PSE. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap perusahaan teknologi asing,” tegas Farhan.

MIT juga mengingatkan dampak buruk promosi LGBT+ terhadap generasi muda. Saat ini, anak muda sudah dihadapkan pada berbagai masalah di dunia digital, mulai dari serangan siber, judi online, sampai konten-konten LGBT+ di media sosial dan aplikasi. Pemerintah diharapkan tidak lengah dan harus lebih tegas menjaga kedaulatan ruang digital.

“Pemerintah harus bertindak tegas untuk melindungi generasi muda dari konten dan aplikasi yang melanggar hukum. Ini penting demi menyelamatkan moral generasi muda untuk mencapai cita-cita generasi emas 2045, bagaimana mungkin kita dapat mempersiapkan generasi muda Indonesia yang berkualitas, kompeten, dan berdaya saing tinggi sementara pemerintah lemah dalam mengawasi ruang digital yang aman bagi generasi muda.” tambah Farhan.

MIT mendesak Komite Digital Nasional (Komdigi) untuk menolak tegas promosi LGBT+ di Google Chrome dan semua platform aplikasi yang dapat diakses di ruang digital Indonesia. Mereka juga meminta pemerintah memblokir Google Chrome jika Google tidak mencabut fitur tersebut.

“Kami minta Komdigi segera bertindak. Jika Google masih peduli dengan generasi muda Indonesia, mereka harus mencabut fitur ini. Kalau tidak, pemerintah harus memblokir Google Chrome,” tegas Farhan.

Google dikenal vokal mendukung gerakan LGBT+. Beberapa CEO perusahaan teknologi raksasa seperti Tim Cook (Apple), Satya Nadella (Microsoft), dan Sundar Pichai (Google) juga sudah terbuka mendukung komunitas ini. Tapi MIT menegaskan, dukungan global tidak boleh menginjak-injak nilai-nilai lokal. Menghormati keberagaman adalah menghormati keberagaman nilai adat, budaya dan agama yang dianut di daerah lain bukan memaksanya agar seragam. Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, pepatah ini juga berlaku di ruang digital.

“Kami menghargai keberagaman dan inklusivitas, tapi itu tidak boleh mengorbankan norma, moral, etika, dan agama yang jadi pondasi bangsa Indonesia,” tegas Farhan.

MIT mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga ruang digital Indonesia dari konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia yang memegang teguh nilai-nilai adat, budaya dan agama. Mereka juga mendesak pemerintah segera bertindak tegas untuk melindungi generasi muda dan memastikan tercapainya cita-cita generasi emas 2045.

“Generasi muda adalah masa depan bangsa. Jangan biarkan mereka terpapar platform dan konten yang merusak moral dan nilai luhur yang bertentangan dengan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab,” tutup Farhan. []

Mi’raj News Agency (MINA)