Guru Besar UI Ingatkan Arah Diplomasi Indonesia di BoP

Widi Kusnadi Editor : Ali Farkhan Tsani - Sabtu, 14 Februari 2026 - 02:20 WIB

Sabtu, 14 Februari 2026 - 02:20 WIB

54 Views

Jakarta, MINA – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Prof. Hikmahanto Juwana memperingatkan bahwa arah kebijakan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) perlu diawasi ketat agar tidak menimbulkan kesan memberi ruang legitimasi bagi Israel.

Pernyataan itu disampaikan menjelang rapat perdana BoP yang dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat pada 19 Februari 2026 mendatang.

Menurut Hikmahanto, Indonesia menghadapi risiko besar dalam forum internasional tersebut lantaran struktur BoP dan kepimpinannya masih didominasi oleh negara-negara yang memiliki hubungan kuat dengan Israel dan Amerika Serikat.

Keprihatinan ini terutama muncul sejak bergabungnya Israel dalam BoP yang menurutnya menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan kepentingan Palestina dalam proses perdamaian.

Guru besar UI itu menekankan bahwa keberpihakan Indonesia pada solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina harus ditegaskan secara tegas di BoP. Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengikuti agenda diplomasi utama BoP, tetapi memastikan suara rakyat Palestina tidak tersisih oleh dinamika politik global yang kompleks.

Pernyataan itu muncul di tengah perdebatan luas di Tanah Air mengenai keikutsertaan Indonesia dalam BoP, meski pemerintah menyatakan keterlibatan tersebut sebagai sarana aktif memajukan perdamaian di Gaza dan mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dalam rekonstruksi.

Selain itu, tokoh masyarakat dan organisasi hak asasi menyerukan agar Indonesia menjaga prinsip bebas-aktif dalam diplomasi luar negeri sesuai konstitusi, dan tidak terjebak dalam aliansi politik yang bisa mengaburkan tujuan utama kemerdekaan Palestina.

Mereka juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik tentang langkah pemerintah menjelang dan setelah rapat BoP yang akan digelar pekan depan.

Indonesia secara resmi bergabung BoP setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam pembentukannya di Forum Ekonomi Dunia di Davos pada 22 Januari 2026.

Keputusan ini memicu beragam respons, termasuk dukungan pemerintah yang melihat peran aktif sebagai langkah strategis diplomasi aktif Indonesia, serta kritik dari pakar dan komunitas masyarakat sipil yang khawatir forum tersebut dapat berdampak pada independensi kebijakan luar negeri dan prinsip moral bangsa.[]

Mi’raj News Agency (MINA)