London, MINA – Pemerintah Inggris secara resmi memberlakukan kebijakan “rem darurat” terhadap sistem imigrasinya dengan menutup akses visa pelajar bagi warga dari empat negara, yakni Afganistan, Kamerun, Myanmar, dan Sudan.
Langkah drastis ini diambil oleh London sebagai upaya untuk menekan angka migrasi neto yang terus melonjak, meskipun kebijakan tersebut memicu kritik tajam terkait akses pendidikan global yang kian tertutup bagi negara-negara berkembang. MEMO melaporkan, Rabu (4/3).
Pembatasan ketat ini menyasar para pelajar yang ingin melanjutkan studi di universitas-universitas Inggris, yang selama ini menjadi salah satu destinasi pendidikan utama dunia.
Otoritas Inggris berdalih bahwa langkah ini diperlukan untuk menjaga integritas sistem visa dan memastikan bahwa fasilitas publik di dalam negeri tidak terbebani oleh lonjakan pendatang yang dianggap tidak terkendali dalam beberapa tahun terakhir.
Baca Juga: Hakim Prancis Selidiki Aduan Kejahatan Perang Tentara Israel di Lebanon
Dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh para calon mahasiswa, tetapi juga oleh sektor pendidikan tinggi Inggris sendiri yang sangat bergantung pada pendapatan dari mahasiswa internasional.
Banyak akademisi mengkhawatirkan bahwa penutupan pintu ini akan merusak reputasi Inggris sebagai pusat keunggulan intelektual dan justru menjauhkan talenta-talenta muda berbakat dari negara-negara yang kini masuk dalam daftar hitam visa tersebut.
Kebijakan ini dipandang oleh sejumlah pengamat internasional sebagai bentuk diskriminasi terselubung yang dapat memperlebar kesenjangan pendidikan antara Barat dan negara-negara Selatan (Global South).
Pengetatan visa ini juga seringkali dikaitkan dengan sentimen politik domestik di Inggris yang cenderung mengarah pada kebijakan anti-imigran guna menarik simpati pemilih dari kelompok sayap kanan.
Baca Juga: Wapres AS: Perundingan dengan Iran Ada Kemajuan, Tapi Belum Deal
Inggris merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar dari sektor pendidikan global, dengan kontribusi mahasiswa internasional mencapai miliaran poundsterling setiap tahunnya. Namun, tekanan ekonomi dan isu perumahan di dalam negeri telah memaksa pemerintah setempat untuk mengambil langkah yang tidak populer ini, meskipun harus mengorbankan kerja sama pendidikan internasional yang telah terjalin lama.
Inggris telah beberapa kali merombak aturan visa bagi pelajar asing, termasuk larangan membawa anggota keluarga (dependan) bagi mahasiswa pascasarjana nonsentral yang diberlakukan sebelumnya.
Kebijakan “rem darurat” ini merupakan kulminasi dari perdebatan panjang mengenai beban imigrasi terhadap layanan publik seperti kesehatan (NHS) dan transportasi, yang kini menjadi isu sentral dalam panggung politik Britania Raya pasca-Brexit. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: PBB: 300.000 Warga Yaman Mengungsi, Taiz Terisolasi
















Mina Indonesia
Mina Arabic