Hamas dan Fatah (Oleh: Rachmat Asyari)

Oleh : Rachmat Asyari

(Amir Syubban Jama’ah Muslimin/Hizbullah)

Hamas berdiri pada tahun 1987 setelah intifada pertama pecah di Palestina, dibentuk oleh Sheikh Ahmed Ismail Yassin yang aktif di Ikhwanul Muslimin Palestina, karenanya Hamas disebut sebagai kepanjangan tangan politik Ikhwanul Muslimin Mesir.

Ketika terjadi kesepakatan damai dengan Israel pada tahun 1994 di Oslo, di mana Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mendapatkan wilayah otonomi khusus di Tepi Barat, terjadilah perpecahan di dalam tubuh PLO. Faksi Fatah mendukung kesepakatan Oslo sedangkan Hamas menolak, karena bagi Hamas kesepakatan dengan Israel itu berarti mengakui Israel sebagai sebuah negara. Singkatnya Fatah mendukung gagasan ‘Two States Solution’ sementara Hamas sebaliknya ‘One States Solution’, bahkan menolak eksistensi Israel sebagai sebuah negara.

Namun ada fakta pahit yang tidak bisa dihapus dalam sejarah terbentuknya Hamas, seperti yang diungkapkan oleh Ron Paul & Charles Freeman, mantan duta besar AS untuk Arab Saudi. Bahwa Israel ikut membantu terciptanya Hamas, dengan tujuan melemahkan PLO & Yasser Arafat.

Israel menerapkan strategi ‘DEVIDE AND RULE’ dengan harapan akan mudah mengendalikan Palestina. Namun ternyata strategi ini dinilai sebagai sebuah kesalahan besar. Itu sama saja bermain api. Anda seperti sedang memelihara monster yang sewaktu-waktu bisa berbalik menyerang Anda. Simak saja beberapa ungkapan berikut :

Col.David Hacham yang bertugas di Gaza di akhir tahun 1980-an untuk militer Israel menyebut bahwa dukungan Israel terhadap tokoh Yassin di akhir tahun 1970-an sebagai original Sin.

Avner Cohen, mantan penasehat pemerintah Israel juga memperingatkan Israel untuk tidak memainkan taktik ‘Devide and Rule’ di wilayah pendudukan (Palestina) dengan mengatakan ‘break up this golem (monster) before this reality jumps in our face’. Dan benar saja, ketika terjadi intifada kedua tahun 2000, Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangkaian serangan ke Israel selama intifada kedua. Karena alasan tersebut, pada tahun 2003, Hamas secara resmi dimasukkan Uni Eropa ke dalam daftar kelompok teroris.

Dari Hamas ke Fatah

Pada pemilihan legislatif tahun 2006, secara mengejutkan, Hamas memenangkan pemilu secara mutlak, sehingga Ismail Haniyah sebagai Ketua Biro Politik Hamas yang diangkat menjadi Perdana Menteri.

Kemenangan Hamas menjadi salah satu bukti bahwa rakyat Palestina mendukung perjuangan Hamas, termasuk menolak eksistensi Israel.

Bagi Amerika Serikat dan negara-negara Barat, kemenangan Hamas adalah kabar buruk bagi rencana perdamaian Palestina-Israel. Karena itu, diprovokasilah Fatah untuk menolak hasil pemilu.

Jadinya meski secara de facto Ismail Haniyah adalah PM Palestina, namun tidak pernah bisa menjalankan tugas politiknya dengan normal. Penolakan Fatah atas kemenangan Hamas membuat kedua faksi ini bersiteru bahkan saling adu senjata.

Puncaknya, tahun 2007, Mahmud Abbas sebagai Presiden Palestina memecat Ismail Haniyah termasuk sejumlah tokoh Hamas dari kabinet. Rakyat Jalur Gaza yang mendukung Hamas menolak pemecatan tersebut, dan tetap mengakui Ismail Haniyah sebagai perdana menteri.

Pemerintahan Palestina pun terbagi dua, Tepi Barat dikuasai Fatah, dan Jalur Gaza dikuasai Hamas.

Selanjutnya oleh Barat, karena Hamas menolak berdamai dengan Israel dan tidak mengakui Israel sebagai negara, Hamas pun disebut sebagai organisasi teroris dan blokade terhadap Jalur Gaza pun dimulai. Akibat blokade ini, Jalur Gaza disebut oleh PBB sebagai wilayah yang tidak layak huni. Semua serba kekurangan, baik pangan maupun akses air bersih, listrik.

Dan nyatanya, nasib Tepi Barat di bawah Fatah yang mengakui Israel, tidak lebih menyenangkan. Israel memanfaatkan kelemahan Fatah dengan terus melakukan pencaplokan (aneksasi) terhadap bagian-bagian Tepi Barat. Termasuk ambisi menguasai sepenuhnya Yerusalem untuk dijadikan ibukota.

(Lagi) Upaya Rekonsiliasi Fatah-Hamas

Kini Fatah sadar, menempuh jalur diplomasi dan memilih melunak hanya membuat Israel ngelunjak dan tidak memberi keuntungan apa-apa bagi rakyat Palestina. Maka solusinya, persatuan dan membangun pemerintahan bersama. Fatah mengajukan rekonsiliasi ke Hamas. Keduanya sepakat bersatu, dan berencana akan mengadakan pemilu pada 22 Mei 2021. Tapi perkembangan-perkembangan terakhir menunjukkan pemilu itu sulit terlaksana.

Saya berdoa persatuan Hamas-Fatah segera terwujud, dan pemerintahan bersama segera terbentuk.

* https://www.theamericanconservative.com/articles/making-enemies/
* Hamas: The Islamic Resistance Movement, Beverley Milton-Edwards, Stephen Farrell, March 2010
* https://www.socialnews.xyz/2021/01/05/hamas-agrees-to-hold-elections-in-palestine/

(AK/R4/P1)

 

 

Mi’raj News Agency (MINA)