HAMAS: MASALAH GAJI JANGAN JADI RINTANGAN PEMERINTAH PERSATUAN

Mahmoud Abbas1
Presiden Palestina, Mahmud Abbas.

Gaza, 11 Sya’ban 1435/9 Juni 2014 (MINA) – Anggota biro politik Hamas, Khalil al Hayya pada Senin (9/6) meminta Ketua Otoritas Palestina Mahmud Abbas untuk segera membayar gaji karyawan.

Merujuk pada Qatar yang menawarkan dana kepada pemerintah persatuan, al-Hayya menyeru semua negara Arab untuk menyediakan jaring pengaman bagi pemerintah bersatu Palestina, lapor Al-Resalah yang dikutip MINA.

Dalam konferensi pers yang diadakan Senin pagi, al-Hayya mengatakan: “Kami tidak berharap masalah gaji akan menjadi rintangan pertama dalam cara pemerintah konsensus dan mata pencaharian ribuan orang terancam”.

Dia mencatat bahwa masalah tersebut bisa menjadi permasalahan bersama yang menyulitkan pemerintah persatuan Palestina.

Krisis dimulai pada Rabu (4/6) yang membuat ribuan pegawai negeri sipil bergegas menuju bank untuk menanyakan gaji mereka. Namun mereka kecewa karena lembaga keuangan itu tutup.

Gaza tengah dilanda krisis dan sedang berjuang untuk memenuhi gaji pegawai pemerintah yang berada di jalur Gaza. Tumbangnya rezim Ikhwanul Muslimin dengan tergulingnya Muhammad Mursi dari kursi presiden di Mesir berdampak buruk pada posisi Hamas.

Pendapatan dari pajak terkena dampak sejak negera tetangganya Mesir mulai menghancurkan terowongan yang digunakan untuk menyulundupkan makanan, bahan bakar, dan senjata disepanjang perbatasan.

Tahun 2013 lalu, Hamas hanya mampu membayar gaji 77 persen dari gaji biasanya untuk pegawai pemerintah yang berjumlah sekitar 50.000 orang.

Seorang PNS Gaza, Kholil mengatakan ia hanya menerima sebagian dari gajinya sebesar 1700 syikal pada bulan Agustus 2013, dan tidak mencukupi untuk membayar tagihan listrik dan air.

Hubungan antara Mesir dengan Hamas bekalangan semakin memburuk. Mesir yang menuding Hamas membantu para militan di Semenanjung Sinai telah melancarkan kampanye untuk menghancurkan terowongan-terowongan yang digunakan untuk penyelundupan senjata dan bahan-bahan lainnya ke Jalur Gaza. Sementara Hamas berusaha menyangkal tudingan tersebut.

Sejak 2007, Hamas menjalankan pemerintahannya di jalur Gaza dengan pegawai sipil sendiri. (T/P01/P04).

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Comments: 0