Hayu Prabowo Dorong Pemberdayaan Masyarakat Merestorasi Ekosistem Sungai

Bogor, MINA – Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Data Alam Majelis Ulama Indonesia (LPLH & SDA MUI) Dr. Hayu Prabowo,mendorong peningkatan ketangguhan masyarakat lokal terhadap bencana dan krisis iklim di kawasan bantaran sungai melalui restorasi ekosistem sungai serta pengurangan risiko bencana.

“Dengan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat lokal melalui restorasi ekosistem sungai yang terintegrasi dengan pengurangan risiko bencana, diharapkan dapat mendorong masyarakat
untuk lebih tangguh, adaptif, dan lebih kuat dalam menghadapi perubahan iklim serta dampak bencana, khususnya banjir dan longsor,” kata Hayu pada FGD “Pemberdayaan Masyarakat untuk Ketangguhan Bencana dan Iklim” di Saung Kisuci, Jalan Raya Azzikra, Cipambuan, Sentul, Bogor, Selasa (6/3).

Menurutnya, pemberdayaan masyarakat lokal melalui restorasi ekosistem sungai menjadi sebuah keharusan yang mendesak.

Restorasi ekosistem sungai tidak hanya bertujuan untuk memulihkan ekosistem yang rusak, tetapi juga guna meningkatkan potensi beragam manfaat terutama sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal, sambil secara bersamaan mengurangi risiko bencana banjir dan longsor.

“Dengan mengembalikan fungsi alami sungai, seperti penyerapan air dan pemeliharaan habitat yang sehat diharapkan dapat membantu mengurangi potensi dampak buruk banjir dan longsor serta mendukung penguatan ketangguhan masyarakat terhadap bencana,” jelasnya.

Hayu menilai, kunci pemberdayaan tersebut dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal untuk mengurangi kerentanan dan memitigasi beragam risiko bencana disertai upaya dan aksi kongkrit.

“Bagi masyarakat di sekitar kawasan sungai, peningkatan kemampuan dalam pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, dan sanitasi akan menjadi fokus utama disertai beragam upaya untuk mengurangi beragam risiko bencana sesuai dengan kajian risiko bencana,” katanya.

Selain itu, koordinasi yang lebih baik antara para pemangku kepentingan terkait menjadi sangat penting.

Kolaborasi antara pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat diperlukan agar sumber daya yang diperlukan dapat dimobilisasi untuk memastikan implementasi program yang berhasil dan berkelanjutan.

Dia menambahkan, penggalian potensi filantropi Islam juga perlu didorong guna pembiayaan dalam pencegahan bencana dan meningkatkan ketahanan masyarakat berbasis masjid.

Menurut Hayu, langkah-langkah ini merupakan kontribusi pada skala yang lebih besar untuk mengatasi dampak perubahan iklim secara menyeluruh.

“Oleh karena itu, pendekatan holistik dan terintegrasi dalam mengatasi tantangan ini menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” ujarnya.

Diskusi Kelompok Terarah yang digelar LPLH & SDA MUI besama Djalaludin Pane Foundation (DPF) menghadirkan pembicara, yakni M. Ali Yusuf, M.Si. (LPBI PBNU), KH. Wahfiudin Sakam, SE. MBA (Pembina DPF), dan Irfana Steviano, S.Pd. M.Ed (Ketua DPF).

Kegiatan ini diikuti oleh para akademisis, pegiat dan aktivis lingkungan, serta perwakilan lembaga lingkungan hidup.

Dalam beberapa dekade terakhir, perubahan iklim dan kerusakan lingkungan telah menjadi isu global yang mendesak terutama karena telah meningkatkan bencana alam di berbagai belahan dunia.

Salah satu dampak yang paling terasa adalah peningkatan frekuensi dan intensitas bencana yang mengancam kehidupan manusia, infrastruktur, dan keberlangsungan ekonomi.

Banjir dan longsor sebagai salah satu bencana alam yang paling merusak, memiliki dampak yang cukup signifikan, terutama bagi komunitas yang tinggal di sepanjang sungai.

Wilayah-wilayah sepanjang sungai telah menjadi tempat tinggal bagi jutaan orang yang bergantung pada ekosistem sungai untuk kehidupan sehari-hari.

Namun, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang kurang berkelanjutan telah menyebabkan berkurangnya ketangguhan ekosistem sungai terhadap banjir dan longsor dan meningkatkan risiko terhadapkomunitas
yang tinggal di sekitarnya.(L/R1/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)